RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Anggota DPRK Lhokseumawe, Jailani Usman, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kebijakan penyesuaian kepesertaan JKA saat ini. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Aceh masih sangat rentan akibat dampak bencana banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Banyak warga yang sebelumnya dianggap mampu, kini jatuh ke kategori tidak mampu karena kehilangan harta benda.

Ia menekankan bahwa validasi data desil yang digunakan pemerintah kemungkinan besar belum merekam kondisi terbaru pasca-bencana. Jailani khawatir pemutusan jaminan kesehatan bagi warga desil 8-10 akan menambah beban hidup masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan. Oleh karena itu, ia secara tegas meminta Gubernur Aceh untuk menunda pemberlakuan peraturan tersebut hingga situasi lebih stabil.

Selain masalah data, Jailani juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi warga pedalaman dalam mengakses aplikasi digital. Tidak semua masyarakat memahami cara mengecek atau mengubah data desil melalui platform daring. Ia menilai sosialisasi digital saja tidak cukup karena masih banyak warga, terutama lansia, yang gagap teknologi dan kesulitan mengurus administrasi mandiri.

Jailani juga menyampaikan kritik terkait pelayanan rumah sakit pada hari libur yang seringkali minim dokter spesialis. Ia berharap BPJS Kesehatan lebih ketat mengawasi rumah sakit agar pasien tetap mendapatkan penanganan optimal meski di hari Sabtu atau Minggu. Menurutnya, hak rakyat untuk mendapatkan layanan medis berkualitas tidak boleh terhambat oleh kebijakan internal jam kerja rumah sakit.

Sebagai wakil rakyat, ia menghimbau pemerintah untuk memprioritaskan anggaran kesehatan di atas sektor lainnya. Baginya, kesehatan adalah fondasi utama kesejahteraan, sehingga pengurangan subsidi JKA harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia berharap aspirasi masyarakat ini didengar oleh pengambil kebijakan demi menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh.