RRI.CO.ID,Kota Langsa - Pemerintah Kota Langsa menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan banjir dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Wali Kota Jeffry Sentana S. Putra melalui Sekretaris Daerah Dra. Suhartini, M.Pd selaku Ketua Satgas Penanganan Bencana, mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya, terutama terkait ajakan membuat petisi maupun aksi unjuk rasa di bulan Ramadhan.

Menurut Suhartini, seluruh tahapan pendataan hingga penyaluran bantuan stimulan rumah dilakukan terbuka dan sesuai ketentuan hukum. Proses verifikasi melibatkan Tim Enumerator bersama aparatur gampong dan kecamatan, serta unsur Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan OPD teknis guna memastikan data kerusakan benar-benar sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pendataan Tahap I, sebanyak 3.768 unit rumah telah diverifikasi, dengan 1.346 unit dinyatakan memenuhi kriteria, terdiri dari 557 rumah rusak sedang dan 789 rumah rusak ringan. Hasil tersebut telah diumumkan melalui mekanisme uji publik pada 10 Februari 2026 di masing-masing gampong, guna memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan sanggahan atau koreksi data.

Setelah uji publik, data disepadankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keabsahan identitas dan mencegah duplikasi. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 24 Februari 2026, posisi usulan Kota Langsa kini dalam tahap review Inspektorat BNPB. Per 27 Februari 2026, terdapat 20 unit rumah yang dinyatakan tidak valid sehingga jumlah usulan menjadi 1.326 unit.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Langsa, Nursal Saputra, menegaskan bahwa dana bantuan belum diterima dan saldo rekening BPBD saat ini hanya Rp13 juta untuk pembayaran zakat dan infak. Pemko Langsa memastikan seluruh proses akan terus diawasi secara ketat agar bantuan benar-benar disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.