Dek Fadh Paparkan APBA 2025, Pendapatan Aceh Tembus Rp10,70 Triliun

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menyampaikan jawaban Pemerintah Aceh atas pandangan Badan Anggaran DPRA terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (27 Agustus 2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan dihadiri Ketua DPRA Zulfadhli bersama unsur Forkopimda serta jajaran Pemerintah Aceh.

Dalam penyampaiannya, Dek Fadh mengapresiasi berbagai masukan dan rekomendasi DPRA yang dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat kemitraan eksekutif dan legislatif. Ia berharap komunikasi dan sinergi kedua lembaga terus terjaga demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBA 2025, pendapatan Aceh terealisasi Rp10,70 triliun atau 100,08 persen dari target Rp10,69 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target Rp11,16 triliun. Penerimaan pembiayaan tercatat Rp530,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp59,28 miliar.

Dari pelaksanaan anggaran tersebut, SiLPA Aceh tahun 2025 tercatat Rp518,46 miliar atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp530,26 miliar. Sementara Pendapatan Asli Aceh (PAA) terealisasi Rp2,71 triliun atau 100,22 persen dari target Rp2,70 triliun, yang bersumber dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan Aceh dan pendapatan asli lainnya.

Pemerintah Aceh menyebut sejumlah faktor menyebabkan realisasi belanja belum mencapai target, antara lain sisa pengadaan barang dan jasa, pekerjaan yang terdampak bencana banjir, belum adanya regulasi pembiayaan Baitul Mal Aceh serta keterbatasan pagu pada sejumlah kegiatan. Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki pengelolaan aset melalui penertiban administrasi, pengamanan, sertifikasi dan optimalisasi aset daerah.

Dek Fadh menegaskan berbagai pandangan dan rekomendasi DPRA akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Aceh dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Di tengah tantangan, termasuk bencana hidrometeorologi, pemerintah menyatakan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik sekaligus memenuhi harapan masyarakat Aceh.