RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Anggota DPRK Kota Lhokseumawe, Farhan Zuhri, meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melakukan pendataan secara riil dan akurat terhadap warga yang terdampak banjir. Hal tersebut di sampaikan Farhan Zuhri saat Dialog bersama RRI Sabtu 24 Januari 2026.

Ia menilai validitas data menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Farhan menyampaikan "banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Lhokseumawe telah menimbulkan dampak serius, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan seluruh korban benar-benar terdata sesuai kondisi di lapangan"

Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam distribusi bantuan. Ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara pihak lain yang tidak terlalu terdampak bisa saja ikut tercatat sebagai penerima.

Ia juga menyoroti besarnya kerugian ekonomi akibat bencana banjir tersebut. Berdasarkan estimasi sementara, total kerugian yang dialami Kota Lhokseumawe mencapai Rp1,18 triliun, mencakup kerusakan rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur, serta terhambatnya aktivitas usaha dan perdagangan.

Farhan menegaskan, angka kerugian tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mempercepat langkah pemulihan pascabanjir. Upaya pemulihan tidak hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat.

Selain itu, ia mendorong agar pemerintah melibatkan aparat gampong dan unsur masyarakat dalam proses pendataan. Dengan melibatkan pihak yang mengetahui kondisi warga secara langsung, diharapkan data yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Farhan berharap, dengan data yang akurat dan langkah penanganan yang terencana, proses penyaluran bantuan serta program pemulihan pascabanjir di Kota Lhokseumawe dapat berjalan efektif, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.