KBRN Lhokseumawe: Agar tidak menciderai Perjanjian Damai Mou antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Ketua DPP harian Muda Seudang mendesak Kementrian Pertahanan RI untuk meninjau ulang wacana Penambahan 4 Batalyon di Aceh. Meski menyatakan tidak alergi terhadap keberadaan 14.400 TNI Organik di Aceh.

Ketua Harian DPP Muda Seudang Aceh Dr. Muhammad Rindwansyah, menilai alasan keliru Penambahan Batalyon untuk mendukung ketahanan pangan, bukan hanya mencederai butir butir MoU Helsinky, namun juga melukai hati masyarakat di Aceh.

,”Saat ini Aceh lebih membutuhkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat ketimbang penambahan kekuatan militer. Ia menilai pemerintah pusat seharusnya fokus mendorong kebijakan strategis yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh secara merata.” Kata Dr. Muhammad Ridwansyah dalam lintas dialog pagi RRI Lhokseumawe. Selasa,(6/5/2025).

Jika dilihat pada kenyataan tingginya angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lamban, seharusnya Pemerintah Indonesia berpikir untuk memberdayakan masyarakat Aceh agar dapat memanfaatkan Lahan yang diharapkan dapat mendukung tujuan penguatan dan ketahanan pangan Nasional,

“JIka untuk penguatan Nasionalisme di Aceh, alasan penguatan ketahanan pangan, itu sangat keliru, seharusnya yang perlu dikuatkan itu adalah Kementrian pertanian berkolaborasi dengan rakyat, kita lihat Contohnya Australia, kementerian pertanian one is the best, agar rakyat kita bangga sebagai petani, tapi fakta bukan demikian, karena pengangguran di aceh tinggi dan pertumbuhan ekonom sangat lambat“

Meski mengakui tidak apatis terhadap kewenangan TNI untuk mempertahankan keutuhan NKRI, namun Dr. Muhammad Ridwansyah mempertanyakan isu penguatan ketahanan pangan dan penempatan Batalyon diwacanakan Kementrian Pertahanan RI berdasarkan daerah kabupaten kota yang memiliki sumber kekayaan alam.