RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menegaskan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap bandar dan memusnahkan tanaman terlarang. Upaya tersebut harus dilakukan dari hulu hingga hilir melalui pemetaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Senin, 31 Agustus 2026.
Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Brigjen Pol. Dr. Edi Suwasono, M.M., mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi suplai narkotika sekaligus mencegah munculnya penyalahguna baru.
Ia menjelaskan, BNN melakukan pemetaan terhadap kawasan yang menjadi lokasi kultivasi maupun peredaran narkotika. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.
“Cara kerja kita mulai dari hulu dan hilir. Kita mapping suatu kawasan, melihat potensi masyarakat, kemudian kita lakukan pembinaan dan alih profesi,” kata Edi.
Ia mencontohkan program di Gayo Lues, masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam kultivasi ganja diarahkan menjadi petani kopi Arabika. Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait hingga pihak ketiga yang membantu menjamin keberlanjutan pemasaran hasil produksi.
Sementara itu, untuk wilayah Kota Lhokseumawe, BNN melihat pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat.
Edi menyebut terdapat tiga kelompok yang menjadi sasaran intervensi, yakni mantan penyalahguna atau mantan pengedar yang telah kembali ke masyarakat, kelompok masyarakat miskin yang rentan dimanfaatkan sebagai kurir, serta kelompok rentan seperti generasi muda dan ibu-ibu.
Ia menegaskan, masyarakat yang telah mendapatkan keterampilan harus diarahkan hingga mampu menghasilkan produk dan memiliki akses permodalan serta pasar.
“Keberhasilan program tergantung sustainabilitasnya. Mereka sudah dilatih, sudah produktif, kemudian harus ada pihak yang memodali dan menampung hasil produksinya,” ujarnya.
BNN selanjutnya mendorong pemerintah daerah, UMKM, perbankan dan koperasi untuk ikut mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkoba.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....