Pemerintah Dorong 360 Ton Emas Masyarakat Masuk Ekosistem Keuangan

RRI.CO.ID, lhokseumawe - Pemerintah melihat potensi besar dari kepemilikan emas masyarakat yang selama ini lebih banyak disimpan secara pribadi. Dari sekitar 1.800 ton emas yang disebut berada di tangan masyarakat, pemerintah memperkirakan sebagian dapat dimanfaatkan melalui pengembangan ekosistem bullion nasional. Salah satu gambaran yang disampaikan adalah sekitar 20 persen atau setara 360 ton emas dapat masuk ke instrumen keuangan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, Sabtu 22 Agustus 2026 menegaskan, angka 20 persen tersebut bukan kewajiban bagi masyarakat untuk memindahkan atau menyerahkan emas yang dimiliki. Pemerintah tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan masyarakat, melainkan menyediakan pilihan agar aset emas dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Pengembangan ekosistem bullion diharapkan mampu membuat pasar emas nasional semakin terintegrasi, transparan, likuid, dan efisien. Dengan masuknya sebagian emas masyarakat ke dalam sistem keuangan, aset yang sebelumnya hanya disimpan dapat berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperluas sumber pembiayaan.

Dalam pengembangan tersebut, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia menjadi bagian dari lembaga yang memiliki peran dalam menyediakan instrumen berbasis emas. Pemerintah juga memperkuat koordinasi pelaku usaha, lembaga keuangan, serta industri terkait melalui pembentukan Indonesia Bullion Market Association atau IBMA.

Meski peluang ekonominya besar, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Keamanan aset, transparansi pengelolaan, biaya, manfaat yang diterima pemilik emas, hingga kemudahan menarik kembali aset menjadi hal penting yang perlu dipahami publik. Dengan pilihan yang jelas dan perlindungan yang kuat, emas masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi simpanan, tetapi juga dapat ikut menggerakkan perekonomian nasional.