RRI.CO.ID, Lhokseumawe - BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa sekitar 54 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini berstatus tidak aktif karena menunggak pembayaran iuran. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keseimbangan keuangan program jaminan kesehatan nasional, meski cakupan kepesertaan telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau sekitar 98,8 persen dari total penduduk.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan terus meningkat hingga sekitar Rp500 miliar setiap hari atau setara Rp16,5 triliun setiap bulan. Sementara itu, penerimaan iuran yang masuk baru berada di kisaran Rp14 triliun per bulan sehingga muncul selisih pembiayaan lebih dari Rp2 triliun setiap bulan.

Untuk memperkuat keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan mulai membangun kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan peserta dalam menjaga status kepesertaan tetap aktif.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong agar kepesertaan JKN aktif menjadi bagian dari persyaratan dalam berbagai layanan publik. Beberapa layanan yang diusulkan antara lain pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), keberangkatan haji dan umrah, hingga proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Melalui langkah tersebut, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak masyarakat yang menjaga kepesertaannya tetap aktif sehingga perlindungan kesehatan dapat terus dinikmati. Di sisi lain, meningkatnya kepatuhan pembayaran iuran juga diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan pembiayaan JKN agar layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal.