RRI.CO.ID, Kota Langsa – Penguatan kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan, efektif, dan akuntabel. Melalui sertifikasi kompetensi, pemerintah memastikan setiap pejabat yang mengelola keuangan negara memiliki kemampuan, integritas, dan profesionalisme sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam artikel yang ditulis oleh Miranda Sinaga dan Nabila Alvionika, dijelaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perbendaharaan.

Program ini ditujukan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara agar mampu menjalankan tugas pengelolaan APBN secara tepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Miranda Sinaga dan Nabila Alvionika, pejabat perbendaharaan memiliki peran sentral dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengujian tagihan, proses pembayaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terlebih di tengah perkembangan regulasi dan transformasi digital pengelolaan keuangan negara.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Sistem Perbendaharaan telah menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-7/PB.7/2026 tentang pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi PPK, PPSPM, dan Bendahara pada satuan kerja pengelola APBN Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan sertifikasi ini juga didukung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, dan layanan konsultasi kepada seluruh satuan kerja.

Melalui peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, pemerintah berharap pengelolaan APBN semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang mengelolanya.