Kenaikan BBM Nonsubsidi Dinilai Picu Efek Domino yang Membebani Masyarakat

RRI.CO.ID, Lhokseumawe – Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kenaikan harga tersebut dinilai berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.

Kekhawatiran utama muncul dari potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan transportasi. Saat ini, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.

Pelaku usaha sekaligus tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe, T. Andi Rahman, menilai kebijakan tersebut semakin membebani masyarakat yang saat ini telah menghadapi ketidakstabilan harga berbagai komoditas di pasaran.

Dalam dialog Bincang Pagi RRI Pro 1 Lhokseumawe, edisi Jumat, 12 Juni 2026 kemarin, Andi mengatakan harga sejumlah kebutuhan pokok telah menunjukkan tren kenaikan sejak munculnya isu konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi semakin memburuk dengan adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menurut Andi, sangat merasakan tekanan akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Andi mengungkap bahwa saat ini terjadi penurunan daya beli yang signifikan di masyarakat. Sedangkan kenaikan biaya operasional memaksa pelaku usaha menaikkan tarif dan harga jual.

Pengamat Ekonomi Universitas Malikussaleh, Dr. Ikramuddin, S.E., M.Si., menilai bahwa dampak kenaikan BBM nonsubsidi memang menghantam berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa selisih harga sekitar Rp4.000 per liter memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia usaha, transportasi, pendidikan, hingga pertanian.

"Kenaikan biaya energi akan berpengaruh terhadap biaya produksi, distribusi dan operasional. Dampaknya akan merambat ke berbagai sektor, " jelasnya. Bahkan menurut Ikramuddin, hal ini tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, tetapi juga kalangan menengah ke bawah.

Menurutnya, banyak pengguna Pertamax yang kini beralih menggunakan Pertalite karena selisih harga yang cukup tinggi. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi dengan baik. "Pemerintah harus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Regulasi yang ketat menjadi kunci untuk meminimalkan ketimpangan sosial," kata Ikramuddin.

Meski mengakui bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasar energi global, Ikramuddin menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi guna menjaga stabilitas harga pangan dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan lebih aktif melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pascakenaikan BBM.

Di akhir dialog tersebut, kedua narasumber sepakat bahwa pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran. Pemerintah didorong untuk melakukan evaluasi terhadap program-program strategis yang dinilai menghamburkan anggaran, agar tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita berharap kondisi ekonomi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar seperti yang pernah terjadi pada krisis moneter 1998," ujar Ikramuddin.