Huntap Aceh Utara Terbengkalai, Koordinasi BNPB-BPBD Dipertanyakan

RRI.CO.ID, Aceh Utara – Pembangunan rumah bagi penyintas banjir di Aceh Utara menghadapi persoalan koordinasi antara pelaksana proyek dan pemerintah daerah. Jumat, 18 September 2026.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Aceh Utara, M Nasir, mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam pembangunan hunian tetap atau rumah penyintas yang dikerjakan kontraktor rekanan BNPB. Kondisi tersebut membuat BPBD kesulitan mengetahui perkembangan pembangunan maupun persoalan yang muncul di lapangan.

Nasir menyebut informasi mengenai sejumlah persoalan pembangunan justru diperoleh BPBD dari masyarakat dan pemberitaan media. Ia mencontohkan 14 unit rumah di Kecamatan Sawang yang dilaporkan terbengkalai serta terhentinya pasokan bahan bangunan di Kecamatan Samudera.

Persoalan pembangunan rumah di Sawang sebelumnya juga dilaporkan terjadi selama lebih dari empat bulan. Dari 14 unit yang dikerjakan pada tahap awal, hanya dua rumah yang disebut telah mencapai sekitar 50 persen, sementara unit lainnya baru sekitar 10 persen.

BPBD Aceh Utara berharap pola koordinasi antara BNPB, kontraktor dan pemerintah daerah diperbaiki. Menurut Nasir, ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat tetap mendatangi pemerintah daerah untuk meminta penjelasan dan penyelesaian.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelumnya telah mengusulkan pembangunan rumah bagi penyintas dalam jumlah besar. Pada sejumlah tahap usulan, Pemkab mencatat kebutuhan rumah rusak berat, sedang dan ringan mencapai puluhan ribu unit yang masih membutuhkan proses validasi dan penanganan bertahap.

Kondisi tersebut membuat koordinasi menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah berharap pembangunan rumah penyintas dapat berjalan transparan, terpantau, dan segera memberikan kepastian bagi warga yang hingga kini masih menunggu hunian permanen.