PUPR Lhokseumawe Monitor Peningkatan Jalan Diponegoro Bersumber dari DOKA

RRI.CO.ID, Lhokseumawe — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lhokseumawe melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Senin 7 September 2026.

Monitoring tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari sisi progres, spesifikasi teknis maupun standar mutu pekerjaan.

Kepala Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Said Bachtiar, ST., MT., yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), turun langsung ke lokasi untuk melihat perkembangan pekerjaan.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Said Bachtiar didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Zulki Lubis, ST., yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keduanya memantau secara langsung sejumlah tahapan pekerjaan di Jalan Diponegoro, termasuk kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

Monitoring lapangan dinilai penting untuk memastikan setiap pekerjaan yang dilaksanakan menggunakan anggaran pemerintah dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain melihat progres fisik, pengawasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pekerjaan agar infrastruktur jalan yang dibangun dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Peningkatan Jalan Diponegoro diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di wilayah Kota Lhokseumawe.

Dinas PUPR Kota Lhokseumawe akan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan hingga seluruh tahapan kegiatan selesai sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh melalui kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dan kenyamanan masyarakat.

Dengan pengawasan secara berkala, pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara efektif, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.