Guru SMPN 2 Kejuruan Muda Tolak Plt Kepsek, Desak Dinas Bertindak

  • 20 Agt 2026 10:28 WIB
  •  Lhokseumawe

RRI.CO.ID, Tamiang — Polemik kepemimpinan di SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, mencuat setelah sejumlah guru dan tenaga kependidikan menyatakan penolakan terhadap Suprianto, S.Pd., Gr., yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Sikap tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 13 Agustus 2026 yang ditandatangani sejumlah perwakilan guru dan tenaga kependidikan. Mereka meminta Dinas Pendidikan Aceh Tamiang mengambil langkah tegas dengan mengganti pejabat yang bersangkutan.

Dalam surat itu, para guru dan tendik menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka nilai telah mengganggu keharmonisan lingkungan sekolah serta memengaruhi proses pelayanan pendidikan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah dugaan pengambilan keputusan secara sepihak tanpa melibatkan dewan guru maupun komite sekolah. Mereka juga menyinggung persoalan seorang siswi kelas IX berinisial Tiara yang disebut dikeluarkan dari sekolah sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir. Klaim tersebut perlu diklarifikasi kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.

Selain itu, para guru dan tendik mengaku mengalami dugaan intimidasi dan ancaman verbal. Salah satu yang disebut dalam pernyataan adalah operator sekolah yang diduga mendapat intervensi terkait penggunaan fasilitas sekolah.

Persoalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi bagian dari keberatan. Mereka mempertanyakan keterbukaan penggunaan anggaran dan menyebut bendahara sekolah mengundurkan diri karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan rincian anggaran.

Surat tersebut juga memuat keluhan terkait kedisiplinan mengajar. Para guru menilai terdapat persoalan pembagian beban mengajar serta penetapan wali kelas yang disebut belum diselesaikan melalui mekanisme rapat bersama.

Sorotan lainnya berkaitan dengan pengadaan sejumlah atribut sekolah, seperti dasi, jilbab, seragam batik dan pakaian olahraga. Para guru mempertanyakan proses pengadaan tersebut karena disebut dilakukan tanpa persetujuan komite dan dewan guru.

Atas berbagai persoalan itu, perwakilan guru dan tenaga kependidikan menyampaikan dua tuntutan. Mereka menyatakan menolak Suprianto sebagai Plt kepala sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Mereka juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang segera mengevaluasi dan mengganti pejabat tersebut dengan figur yang dinilai kompeten serta berintegritas.

Surat pernyataan sikap itu ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tamiang dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tamiang.

Desakan juga datang dari Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang, Edy Syahputra, S.T. Ia meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu proses pendidikan dan hubungan kerja di lingkungan sekolah.

“Ini sudah kelewatan batas dan tidak bisa ditoleransi lagi. Lingkungan sekolah adalah tempat mendidik generasi bangsa, bukan tempat untuk ajang pamer kekuasaan, intimidasi, apalagi dugaan kesewenang-wenangan anggaran,” kata Edy.

Edy juga mendesak DPRK Aceh Tamiang memanggil Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan perwakilan guru dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi seluruh persoalan yang dipersoalkan.

Ia meminta pemerintah daerah tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut. Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan secara terbuka agar setiap pihak memperoleh kesempatan memberikan penjelasan dan persoalan di sekolah tidak semakin melebar.

“Kami meminta DPRK segera memanggil pihak-pihak terkait dalam RDP secara terbuka. Persoalan ini harus diselesaikan agar iklim pendidikan di Kejuruan Muda tetap terjaga,” ujarnya.

Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai penyalahgunaan wewenang, intimidasi, pengelolaan BOS, kedisiplinan mengajar serta pengadaan atribut sekolah masih merupakan klaim yang disampaikan dalam surat pernyataan guru dan tendik. Klarifikasi dari Suprianto selaku pihak yang dituding maupun Dinas Pendidikan Aceh Tamiang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai persoalan tersebut.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....