RRI.CO.ID, Lhokseumawe -Lambannya penyelesaian pembangunan. jembatan permanen di Jalan Nasional Medan–Banda Aceh, tepatnya di Gampong Langa, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, kembali menuai sorotan. Infrastruktur yang rusak akibat banjir beberapa bulan lalu itu hingga kini belum dapat difungsikan sehingga masyarakat masih bergantung pada jembatan darurat.

Jembatan tersebut berada di jalur lintas timur Aceh, salah satu ruas jalan nasional yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian. Jalur ini menghubungkan Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bener Meriah, Takengon, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, hingga Medan, Sumatera Utara. Setiap hari, ruas ini dilalui kendaraan pribadi, angkutan umum, truk logistik, serta pengangkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas lainnya. Akibatnya, keterlambatan penyelesaian proyek tidak hanya berdampak bagi masyarakat Aceh Utara, tetapi juga mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi di sepanjang lintas timur Aceh.

Hingga Selasa 28 Juli 2026, sekitar pukul 07.45 WIB, arus kendaraan masih dialihkan melalui jembatan darurat. Pada jam sibuk, kendaraan dari arah Banda Aceh maupun Medan harus mengantre cukup panjang sebelum dapat melintas.

Menanggapi kondisi tersebut, Dr. Bukhari, M.H., CM, Penasehat DPD Tani Merdeka Aceh Utara sekaligus Advokat, mendesak Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap kontraktor pelaksana serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

"Jembatan ini berada di Jalan Nasional Medan–Banda Aceh yang menjadi jalur strategis perekonomian Aceh. Namun, setelah berbulan-bulan dikerjakan, hingga kini belum juga dapat dilalui. Saya mendesak Pemerintah Pusat mengevaluasi kontraktor pelaksana dan Kepala BPJN Aceh untuk mengetahui penyebab lambatnya penyelesaian proyek serta memastikan pekerjaan segera dituntaskan," ujar Dr. Bukhari.

Ia mengaku melihat langsung kondisi di lapangan.

"Pagi ini, sekitar pukul 07.45 WIB, saya melintasi lokasi. Kendaraan masih harus melewati jembatan darurat dengan antrean yang cukup panjang. Kondisi seperti ini tidak seharusnya berlangsung terlalu lama, mengingat ruas ini merupakan akses utama yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara."

Menurut Dr. Bukhari, infrastruktur dibangun untuk memperlancar konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, keterlambatan penyelesaian proyek akan berdampak langsung terhadap masyarakat, petani, pelaku UMKM, pengusaha, sopir angkutan, dan pengguna jalan.

"Kalau pembangunan jembatan dengan skala seperti ini saja memakan waktu berbulan-bulan hingga belum dapat digunakan, wajar jika masyarakat mempertanyakan efektivitas pelaksanaan proyek. Evaluasi terhadap kontraktor dan Kepala BPJN Aceh penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik."

Ia juga meminta pemerintah lebih selektif dalam menunjuk pelaksana proyek strategis.

"Pemerintah harus memastikan kontraktor yang mengerjakan proyek nasional memiliki kapasitas, sumber daya, komitmen, dan rekam jejak yang baik. Infrastruktur seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan justru menghambat aktivitas masyarakat akibat lambatnya penyelesaian pekerjaan."

Dr. Bukhari berharap evaluasi segera dilakukan agar penyebab keterlambatan dapat diidentifikasi dan pembangunan dipercepat.

Masyarakat tidak menginginkan polemik. Mereka hanya berharap jembatan permanen segera selesai sehingga arus lalu lintas kembali normal, distribusi barang lancar, dan perekonomian di sepanjang jalur lintas timur Aceh dapat kembali bergerak optimal," tutupnya.