Proyek Huntap Disorot, Pengusaha Lokal Minta Dilibatkan Aktif

RRI.CO.ID,Aceh Tamiang - Pelaksanaan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menuai sorotan dari kalangan pengusaha lokal. Mereka mengaku kecewa karena proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana tersebut disebut lebih banyak melibatkan kontraktor dari luar daerah dibandingkan pelaku usaha setempat.

Salah seorang pengusaha lokal Aceh Tamiang, Zulfansyah, menilai keterlibatan pelaku usaha daerah dalam pembangunan Huntap sangat penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak banjir.

Menurutnya, selain menjadi bagian dari proses rehabilitasi pascabencana, pembangunan Huntap juga seharusnya mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan dunia usaha lokal yang turut terdampak bencana.

“Kami juga korban banjir. Jika pekerjaan ini diberikan kepada pengusaha lokal, tentu akan membantu masyarakat Aceh Tamiang bangkit kembali secara ekonomi,” ujarnya, Jumat 12 Juni 2026.

Selain menyoroti minimnya keterlibatan pengusaha lokal, Zulfansyah juga mengaku kesulitan memperoleh informasi terkait mekanisme pembangunan Huntap. Ia menilai informasi mengenai program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Iman Suhery, menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan Huntap dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia menjelaskan, BPBD Aceh Tamiang tidak memiliki kewenangan menentukan pelaksana pembangunan, melainkan bertugas menyiapkan data penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi kerusakan rumah yang telah direviu BNPB.

“BPBD hanya memberikan data penerima yang berhak sesuai tingkat kerusakan rumah dan membentuk tim teknis untuk membantu administrasi, termasuk memastikan status kepemilikan serta kelayakan penerima berdasarkan kondisi di lapangan,” jelas Iman.

Ia juga membantah anggapan bahwa informasi pembangunan Huntap ditutup-tutupi. Menurutnya, petunjuk teknis pembangunan baru diterbitkan dan akan segera disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi jasa konstruksi dan vendor lokal di Aceh Tamiang.

“Juknis pembangunan Huntap baru saja diterbitkan. Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi dengan melibatkan Gapensi dan pelaku usaha lokal,” katanya.

Iman menambahkan, pembangunan Huntap berbeda dengan proyek pemerintah pada umumnya karena tidak melalui mekanisme tender atau lelang. Program tersebut merupakan bagian dari bantuan kemanusiaan dengan nilai pembangunan sekitar Rp60 juta per unit rumah.

“Tentunya kami mendorong keterlibatan vendor lokal sebanyak mungkin sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan Huntap dibagi berdasarkan skema yang digunakan.

Menurut Safrizal, pembangunan Huntap komunal atau kawasan permukiman baru menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sedangkan pembangunan Huntap dengan pola in-situ atau di lokasi rumah semula menjadi tanggung jawab BNPB.

“Jika pembangunan Huntap dilakukan dalam bentuk kawasan baru atau komunal, maka menjadi tanggung jawab Kementerian PKP. Sedangkan untuk skema in-situ di lokasi lama menjadi tanggung jawab BNPB,” jelas Safrizal.

Program pembangunan Huntap sendiri tidak hanya dilaksanakan di Aceh Tamiang, tetapi juga di sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di tengah proses rehabilitasi yang sedang berjalan, harapan agar pelaku usaha lokal memperoleh ruang lebih besar dalam program pemulihan pascabencana tetap mengemuka. Selain mempercepat pembangunan, keterlibatan dunia usaha daerah dinilai dapat menjadi stimulus penting bagi kebangkitan ekonomi masyarakat yang terdampak banjir.