RRI.CO.ID, Aceh Utara - Kebijakan penganggaran pengadaan mobil operasional oleh Badan Reintegrasi Aceh senilai Rp17,8 miliar dalam APBA Tahun 2026 menuai sorotan dari berbagai pihak. Anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi efisiensi anggaran yang tengah diterapkan Pemerintah Aceh.

Sorotan itu disampaikan oleh Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA yang mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan operasional baru bagi BRA tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinator FK3T-SP.KKA, Murtala, menilai anggaran sebesar Rp17,8 miliar seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat korban konflik Aceh.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit serta kebijakan efisiensi anggaran, pengadaan mobil operasional belum menjadi prioritas utama yang harus didahulukan oleh pemerintah. Murtala mengatakan, selama ini BRA kabupaten/kota tetap dapat menjalankan aktivitas dan program kerjanya meski tanpa kendaraan operasional khusus.

Karena itu, pengadaan mobil baru dinilai tidak terlalu mendesak. Ia menegaskan, banyak persoalan sosial yang masih membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut kehidupan korban konflik yang hingga kini masih memerlukan bantuan dan pendampingan.

FK3T-SP.KKA juga menyoroti efektivitas keberadaan BRA sebagai lembaga yang dibentuk untuk menangani reintegrasi mantan kombatan GAM dan korban konflik Aceh. Namun, mereka menilai dampak nyata program BRA masih belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“BRA dibentuk untuk menampung berbagai persoalan korban konflik Aceh, tetapi hingga kini masyarakat masih mempertanyakan hasil nyata dari keberadaan lembaga tersebut,” ujar Murtala dalam keterangannya, Jumat 15 Mei 2026,

Atas kondisi itu, FK3T-SP.KKA meminta Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh, agar mengevaluasi kembali kebijakan pengadaan kendaraan operasional di tubuh BRA. Mereka berharap anggaran pengadaan mobil operasional tersebut dapat ditinjau ulang dan dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat korban konflik Aceh yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.