RRI.CO.ID, Bireun - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (DPRK) Bireuen, Surya Dharma SH, mengingatkan para camat agar serius dan teliti dalam melakukan pendataan korban banjir. Ia menegaskan, validitas data menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah pusat tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Surya Dharma menyusul munculnya keluhan sejumlah keuchik terkait data penerima bantuan yang dinilai tidak akurat. Ia menyebut, ketidakjelasan kategori kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat, membuat proses verifikasi di lapangan menjadi rancu.

Menurutnya, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dipolitisasi maupun dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ia mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.

"camat memiliki peran penting dalam memastikan data yang dikirimkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan" ujar Surya Dharma Minggu 22 Februari 2026.

Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh dan koordinasi intensif dengan aparatur gampong agar tidak terjadi perbedaan data yang berujung polemik, Ia juga mendorong agar camat berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meninjau ulang daftar penerima bantuan, termasuk Dana Tunggu Hunian (DTH). Langkah tersebut dinilai penting guna menjamin bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Sorotan khusus juga diarahkan pada pendataan di Kecamatan Gandapura dan Kecamatan Peusangan yang menuai protes dari sejumlah keuchik. Ia menegaskan, camat tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan tersebut karena pendataan awal berada di tingkat kecamatan.

Surya Dharma berharap permasalahan ini segera dibenahi melalui transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan, akurasi data bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi warga yang terdampak bencana banjir.