KBRN Lhokseumawe : Guna membantu media mempertahankan kualitas lewat Trustworthy News Indicators, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) menggelar Indonesia Fact Checking Summit (IFCS).

Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan bergantian antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan didukung Google News Initiative. Kegiatan IFCS menjadi ajang bertemu para pemeriksa fakta untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Pada tahun 2024, IFCS menjadi giliran AJI dan menjadi rangkaian kegiatan menujut Kongres XII AJI 2024.

Realise dikeluarkan Aji Kamis kemarin, Pada kegiatan berlangsung di kota Palembang Kamis 2 Mei 2024,IFCS menggelar beberapa talkshow mengenai kepercayaan publik pada media dan bagaimana ruang redaksi bekerja membuat berita cek fakta.

Pada talkshow pertama dengan tema Kepercayaan Publik pada Media, sebagai pemapar adalah Muhammad Heychael yang menyampaikan hasil riset yang berjudul Korelasi Literasi Media dan Preferensi Politik dengan Kepercayaan Media. Riset ini adalah kerja sama AJI dan Remotivi pada tahun 2023.

Upaya literasi media juga dilakukan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Wakil Ketua Umum AMSI Upi Asmaradhana, menyebut terdapat upaya membantu media mempertahankan kualitas lewat Trustworthy News Indicators.

"Untuk mendapatkan Trustworthy News, media massa itu harus memenuhi 11 indikator dari AMSI," katanya. Indikator tersebut menjadi cerminan dari kualitas dan kredibilitas media massa arus utama tersebut. Sedikitnya 100 media telah mendapatkan label Trustworthy News dari AMSI.

Pada talkshow kedua adalah tentang tiga penelitian tentang praktik Cek Fakta di antara Jurnalis. Dalam talkshow bertajuk 'Mencari Praktik Ideal Pemeriksaan Fakta bagi Ruang Redaksi di Era Post Truth', tiga narasumber menyampaikan hasil riset mereka. Antara lain Pandan Yudhapramesti Kaprodi S-1 Jurnalistik Universitas Padjajaran, Purnama Alamsyah dari BRIN, dan Anastasya Adriarti akademisi dari Universitas Bakrie. Kemudian hasil riset itu ditanggapi oleh Profesor Masduki dari Universitas Islam Indonesia.

Dalam risetnya, Pandan meneliti praktik redaksi dalam menentukan metode Cek Fakta di Indonesia. Meneliti tujuh Lembaga Cek Fakta, yaitu Mafindo, Tirto.id, Kompas.com, Tempo.co, Liputan6.com, Cekfakta - Suara.com dan AFP periksa fakta.

Salah satu simpulannya adalah sebagian besar konten diambil dari platform Facebook. "Ini karena kerja sama dengan Meta/Fb," katanya. Selain itu media juga memiliki model otonom dalam menentukan tema konten.

Sedangkan Purnama Alamsyah membagikan temuan risetnya yang berjudul Menelusuri Disinformasi Ruang Gema dalam Pemilihan Presiden di Youtube. Fokus pada Pilpres 2019 dan 2024.

Narasumber ketiga Anastasya Adriarti, membacakan riset berjudul Dinamika Newsroom di Indonesia melawan Produksi dan Reproduksi Informasi Palsu. Lewat lima media masing-masing di Makassar, Jakarta, Medan dan Surabaya, Anas menemukan simpulan jika jurnalisme masih berfungsi sebagai lembaga penjernih informasi di Indonesia.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Profesor Masduki merespons paparan riset dari akademisi yang di antaranya juga praktisi atau jurnalis. Bersumber dari dana hibah dari tiga Lembaga, yaitu AJI, Mafindo dan Google Initiative, Masduki menyebut riset yang muncul melibatkan dua profesi dengan tradisi berbeda yaitu jurnalis dan akademisi, serta bersifat otokritik pada praktik cek fakta bagi jurnalis.

"Maka grant ini harus diperjuangkan kelanjutannya," katanya.

Hasil riset yang melibatkan 10 kelompok riset juga akan diterbitkan dalam bentuk buku.

Masduki melanjutkan, temuan dari riset 10 kelompok penerima hibah, membuka peluang riset selanjutnya. Dengan menempatkan konten cek fakta sebagai hasil disinformasi atau tindakan yang disengaja, riset selanjutnya bisa mempertanyakan kepemilikan platform sumber disinformasi serta data tentang ekosistem pendanaan cek fakta. "Jadi akan diketahui, apakah ini given atau bagian dari gerakan yang dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan apa," imbuhnya.