RRI.CO.ID, Tamiang – Penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Aceh Tamiang mulai terungkap. Hasil penelusuran Komisi III DPRK Aceh Tamiang menunjukkan gangguan pasokan dipicu oleh persoalan distribusi, meningkatnya permintaan, hingga kendala operasional armada pengangkut.

Temuan tersebut diperoleh setelah Komisi III DPRK Aceh Tamiang melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU dan menggelar koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Medan.

Ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang, Maulizar Zikri atau yang akrab disapa Dekdan, mengatakan antrean kendaraan di sejumlah SPBU sempat mengular hingga mencapai dua sampai tiga kilometer sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

"Berdasarkan keterangan pengelola SPBU, mereka telah melakukan pembayaran sesuai pesanan. Namun BBM yang dikirim hanya sekitar setengah dari jumlah yang diajukan sehingga stok cepat habis dan antrean tidak dapat dihindari," kata Dekdan, Senin 20 Juli 2026.

Ia menjelaskan, SPBU Alur Bemban dan SPBU Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, masing-masing telah memesan 16 ton Biosolar, 16 ton Pertalite, serta 8 ton Pertamax. Namun realisasi pengiriman dari pihak distributor tidak sesuai dengan volume yang dipesan.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, Wakil Ketua DPRK Muhammad Nur, bersama jajaran Komisi III melakukan pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Medan.

Dalam pertemuan itu, Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Tito Rivanto Marsono, menjelaskan keterlambatan distribusi dipengaruhi sejumlah faktor yang terjadi secara bersamaan.

Di antaranya meningkatnya konsumsi BBM selama masa libur sekolah, kerusakan armada mobil tangki di jalur Berastagi yang menyebabkan kemacetan berkepanjangan, persoalan kedisiplinan pengemudi pada perusahaan mitra pengangkut PT Elnusa, serta adanya perubahan manajemen internal perusahaan.

Selain itu, tingginya selisih harga antara Biosolar dan Dexlite yang mencapai sekitar Rp20.000 per liter juga mendorong banyak kendaraan berbahan bakar solar beralih menggunakan Biosolar. Kondisi tersebut mengakibatkan lonjakan permintaan hingga 20–30 persen dalam waktu singkat.

Menurut Dekdan, kondisi tersebut semakin membebani masyarakat Aceh Tamiang yang sebelumnya juga terdampak banjir. Karena itu, DPRK akan terus mengawal penyelesaian persoalan distribusi BBM agar pasokan kembali normal.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRK Aceh Tamiang berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Elnusa untuk meminta penjelasan terkait mekanisme pengangkutan BBM dari Medan menuju Aceh Tamiang.

"Kami ingin memperoleh penjelasan secara menyeluruh agar persoalan distribusi ini segera diselesaikan dan tidak terus berulang sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM," tegas Dekdan.

DPRK Aceh Tamiang berharap koordinasi antara Pertamina, perusahaan pengangkut, dan seluruh pihak terkait dapat segera menghasilkan solusi konkret sehingga distribusi energi ke daerah berjalan lancar serta mampu menjamin kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.