Dewan Energi Mahasiswa: Gas Andaman Jadi Motor Industrialisasi Daerah

RRI.CO.ID. Lhokseumawe – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem), yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) I Lapangan Tangkulo di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengelolaan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.

Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh, seperti pada masa kejayaan gas Arun dulu.

"South Andaman adalah peluang besar. Pengelolaannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, hilirisasi, dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang," ujar Faizar, Senin, 01 Juni 2026.

Faizar mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri gas raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

“Pada saat itu, gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Lhokseumawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali.”jelasnya.

DEM Aceh juga menyoroti rencana operator (Mubadala Energy) yang ingin menggunakan skema Floating Production Storage and Offloading(FPSO) atau pengolahan di atas kapal terapung di tengah laut. Tentu skema laut memang lebih cepat menghasilkan uang bagi investor, namun minim dampak bagi daerah.

“Kita juga mendorong skema pengolahan di darat (onshore), karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidukan sektor konstruksi, logistik, transportasi, dan UMKM di sekitar pabrik, serta Gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, bukan langsung dibawa keluar Aceh.

Menurutnya, jika skema pengolahan di darat (onshore), tidak dijalankan Aceh hanya jadi penonton dan daerah penghasil gas saja, sementara nilai tambah ekonominya justru dinikmati luar daerah. “ Langkah ini juga dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah." jelasnya.

Lanjutnya, meskipun mendukung penundaan demi hasil terbaik, DEM Aceh mengingatkan agar proses ini tidak berlarut-larut yang justru bisa merugikan iklim investasi, Oleh karena itu, meminta Menteri ESDM segera turun tangan memfasilitasi dialog intensif antara Pemerintah Aceh, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), SKK Migas, dan Mubadala Energy.

"Kita butuh titik temu yang cepat. Target produksi nasional harus jalan, investasi harus aman, tapi hak Aceh untuk mendapatkan manfaat ekonomi maksimal—lewat industri baru dan lapangan kerja—juga wajib dipenuhi," pungkas Faizar.