RRI.CO.ID, Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe menargetkan peringkat Utama sebagai Kota Layak Anak (KLA) untuk tahun 2026. Sebelumnya di tahun 2023 Lhokseumawe telah lebih dulu memperoleh peringkat Madya sebagai Kota Layak Anak. Dua tahun setelahnya pada 2025, Lhokseumawe berhasil meraih peringkat Nindya dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA).

Hal ini disampaikan Salahuddin, ST.,MSM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe saat menjadi narasumber dalam Program Dialog Bincang Pagi, Pro Satu RRI Lhokseumawe, edisi Senin 4 Mei 2026.

Peringkat KLA Nindya (Nilai 701-800) merupakan predikat di bawah kategori Utama (Nilai 801-900), yang menunjukkan bahwa suatu kota berhasil melakulan upaya-upaya dalam mendorong terwujudnya pemenuhan hak anak dalam berbagai sektor.

Terdapat 24 indikator penilaian Kota Layak Anak (KLA) lyang terbagi dalam 5 klaster utama. Indikator ini mencakup kelembagaan (Perda KLA), hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan/kesejahteraan, pendidikan/ hingga perlindungan khusus.

"Kota Lhokseumawe berhasil mendapatkan nilai tertinggi se-Propinsi Aceh. Ini artinya kita sudah jauh lebih unggul dalam hal kelengkapan eviden KLA sebagai kota layak, aman dan nyaman untuk anak," ungkap Salahudin.

Menurut dia, berbagai fasilitas ramah anak kini mulai mudah ditemukan di Lhokseumawe. Mulai dari puskesmas dan sekolah ramah anak, ruang laktasi di kantor dan fasilitas publik, penertiban reklame rokok, sarana bermain anak di restoran atau cafe, hingga ruang khusus anak di pengadilan, kepolisian, dan rumah ibadah.

Tidak hanya melakukan upaya penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, namun pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan korban kekerasan, serta mendorong terbentuknya regulasi terhadap anak seperti dalam bentuk Qanun, Peraturan Walikota (Perwal) dan sebagainya.

"Kita harus memastikan bahwa tidak ada satu anak pun di kota ini yang terabaikan haknya, baik itu hak sipil maupun hak atas rasa aman," ujar Salahudin.

Salahudin menekankan pentingya sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, sektor swasta hingga keterlibatan anak itu dalam mengawal setiap tahap pembangunan yang berorientasi pada kepentingan anak.

Selain itu, dalam transformasi KLA 2026-2030, perlindungan anak di dunia maya juga menjadi agenda penting. Hal ini dilakukan untuk membentengi anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi yang kian tidak terbendung, seperti perundungan siber dan konten negatif.

Di lingkungan perkotaan, Salahudin juga tidak menampik masih ditemukannya fakta- fakta memperihatinkan di lapangan yang masih harus dibereskan. Seperti adanya orangtua yang sengaja mengekploitasi anak dengan menyuruh mengemis di jalan. Hal ini akan menjadi perhatian serius pihaknya, bersinergi dengan Dinsos, Satpol PP dan lembaga terkait.

Dirinya juga turut merespon soal viralnya berita tentang Daycare atau Tempat Penitipan Anak (TPA) yang melakukan kekerasan pada anak. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengasuhan anak yang ada di Kota Lhokseumawe. Disamping itu ia meminta masyarakat agar pro aktif melaporkan jika ditemukan adanya Daycare yang melalukan kekerasan.

Menutup dialog tersebut, ditekankan bahwa masa depan Lhokseumawe sangat bergantung pada kualitas anak saat ini. "Target KLA ini bukan sekadar mengejar penghargaan administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul di Lhokseumawe," kata Salahudin.