RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan di Aceh, khususnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara. Dalam program dialog bincang pagi yang disiarkan Pro Satu RRI Lhokseumawe edisi Sabtu 2 Mei 2026 lalu, para pakar menyoroti pentingnya refleksi mendalam terhadap mutu pendidikan saat ini.

Meskipun regulasi pendidikan di Indonesia dinilai sudah sangat komprehensif, implementasi di lapangan dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait keadilan akses bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Akademisi UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Dr. Bukhari, M.H., C.M., mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu adalah ketimpangan sebaran guru berkompetensi. Ia mencermati adanya kecenderungan penumpukan guru-guru berprestasi di wilayah perkotaan atau sekolah favorit saja.

Fenomena ini menyebabkan sekolah-sekolah di pelosok desa sering kali kekurangan tenaga pendidik yang mampu mengimbangi standar kualitas pendidikan nasional. Bukhari menegaskan bahwa campur tangan kekuasaan dan kepentingan politik dalam penempatan guru, harus diminimalisasi demi integritas pendidikan.

"Kacapdin, kepala daerah, hingga kepala dinas harus adil dalam memetakan guru-guru profesional. Jangan sampai guru berkualitas hanya menumpuk di kota karena adanya pengaruh kekuasaan, sementara sekolah di desa terabaikan," ujar Bukhari dalam dialog tersebut.

Menurutnya, pembagian komposisi guru yang proporsional adalah langkah awal menuju keadilan pendidikan. Selain faktor kompetensi pendidik, sarana dan prasarana juga menjadi sorotan tajam dalam upaya meningkatkan mutu. Ketersediaan perangkat digital dan alat peraga edukatif dinilai masih minim di beberapa sekolah pinggiran, yang berdampak langsung pada daya saing siswa.

Di tingkat Perguruan Tinggi, tantangan ini semakin berat dengan adanya wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan oleh Kemristekdikti . Menurut para akademisi hal tersebut seharusnya lebih diarahkan pada penguatan kurikulum dan kolaborasi dengan dunia industri, bukanlah menghapus prodi.

Selain itu pendidikan karakter juga menjadi poin vital yang dibahas dalam peringatan Hardiknas kali ini. Munculnya berbagai kasus degradasi moral, seperti perselisihan antara siswa dan guru, menjadi indikasi bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan (pedagogik). Diperlukan kolaborasi harmonis antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk etika dan akhlak siswa.

Sebagai penutup, Doktor Bukhari berpesan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan Aceh secara komprehensif menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pemerataan kualitas, dukungan beasiswa S2 bagi guru di daerah terpencil, serta penyediaan lapangan kerja yang relevan dengan kompetensi lulusan menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.