RRI.CO.ID,Aceh Timur - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh Timur menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang melarang kegiatan wisuda dan study tour bagi siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh.

Ketua Umum BKPRMI Aceh Timur, H. Muhammad Ishak, S.Pd.I, MA, mengatakan kebijakan tersebut sangat tepat, mengingat kondisi Aceh yang baru saja dilanda bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah.

“Surat edaran tentang larangan kegiatan wisuda dan study tour siswa kita dukung sepenuhnya. Apalagi Aceh baru saja menghadapi musibah bencana yang berdampak luas,” ujarnya dalam siaran pers, Senin 4 Mei 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk tingkat SMA/SMK, tetapi juga perlu diterapkan pada jenjang pendidikan lain, seperti SD dan SMP, termasuk madrasah di bawah Kementerian Agama.

Ia berharap Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta Kantor Kementerian Agama di daerah turut mengeluarkan kebijakan serupa, agar tidak ada lagi kegiatan seremonial yang membebani orang tua siswa.

“Kepala madrasah harus peka terhadap kondisi masyarakat. Saat ini Aceh masih dalam tahap pemulihan pascabencana, sehingga belum tepat jika siswa dibebankan biaya wisuda atau study tour,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung larangan pungutan kepada siswa yang dinilai sejalan dengan rekomendasi Ombudsman, yang menolak adanya biaya tambahan di luar ketentuan pendidikan.

Diketahui, Dinas Pendidikan Aceh telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.3.8/4960 tertanggal 13 April 2026, yang melarang seluruh satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB menggelar wisuda, perpisahan seremonial, serta study tour.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi tahun 2025, sekaligus untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa