RRI.CO.ID, Lhokseumawe– Program interaktif “Halo RRI” yang disiarkan oleh RRI Lhokseumawe menjadi ruang aspirasi bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait layanan publik.

Dalam siaran Halo RRI edisi Rabu, 15 april 2026, warga menyoroti kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Lhokseumawe yang cukup tinggi, serta kondisi infrastruktur jalan yang rusak di beberapa ruas jalan kota khususnya wilayah Cunda. Keluhan tersebut disampaikan oleh seorang warga, Tante Mona.

Ia menilai besaran PBB yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan kemampuan pelaku usaha seperti dirinya. Bahkan, ia mengaku terbebani dengan nilai pajak yang mencapai puluhan juta rupiah.

“Pajak saya mencapai 40-an juta rupiah. Saya meminta keringanan karena tidak sanggup membayar, namun katanya tidak bisa. Rakyat ini susah sekali membayarnya. Kami bukan tidak mau bayar, tapi mohon diperhatikan lagi harganya yang masuk akal agar tidak memberatkan,” ujar Tante Mona.

Selain persoalan pajak, dirinya juga mengeluhkan kondisi jalan berlubang di kawasan Pasar Cunda. Jalan yang rusak parah dan menyerupai kubangan tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat malam hari.

Keluhan lainnya datang dari warga bernama Wawan asal Kampung Jawa, yang menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Ia meminta adanya transparansi melalui laporan evaluasi yang dapat diakses publik guna memastikan dampak dari program MBG yang diberikan kepada siswa.

“Kami berharap ada jurnal atau laporan evaluasi yang bisa diakses masyarakat, supaya program ini benar-benar bermanfaat dan tidak hanya menghabiskan anggaran,” kata Wawan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, RRI Lhokseumawe menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dinas pekerjaan umum serta penanggungjawab program MBG di Kota Lhokseumawe.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur dan meninjau kembali kebijakan pajak agar lebih berpihak kepada warga.