RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Kebijakan penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Dr. Bukhari, dari UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe menilai langkah pemerintah tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat ekonomi ke atas, namun harus di perhatikan pembenahan serius pada sistem pendataan penerima manfaat.

Menurutnya, upaya Pemerintah Aceh yang tetap mempertahankan program JKA dengan skema penyesuaian merupakan langkah strategis agar bantuan lebih tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar selama ini terletak pada akurasi data masyarakat miskin dan rentan.

“Penentuan kualifikasi masyarakat miskin harus benar-benar akurat. Kalau datanya tidak valid, maka kebijakan sebaik apa pun tidak akan tepat sasaran,” ujar Dr. Bukhari.

Ia menyoroti praktik pendataan di lapangan yang dinilai masih lemah dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, verifikasi data sering kali tidak dilakukan secara langsung, melainkan hanya bersifat administratif.

“Pemerintah daerah melalui perangkatnya harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual, bukan sekadar mengandalkan laporan atau pendataan informal,” tegasnya. Minggu 5 April 2026.

Lebih lanjut, Dr. Bukhari juga menekankan pentingnya melihat kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Ia menilai, indikator kesejahteraan tidak cukup hanya berdasarkan pendapatan kotor, tetapi juga harus memperhitungkan beban pengeluaran.

Ia mencontohkan, seorang ASN yang memiliki penghasilan sekitar Rp3,5 juta per bulan, namun setelah dipotong cicilan kredit, sisa pendapatan bersih hanya sekitar Rp500 ribu. Kondisi seperti ini, menurutnya, harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

“Kalau hanya melihat angka pendapatan awal, maka bisa terjadi kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak menerima JKA,” jelasnya.

Dr. Bukhari menambahkan, kejelasan dan transparansi data menjadi kunci agar program JKA tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara luas terkait kebijakan penyesuaian tersebut.

Dengan perbaikan sistem pendataan yang lebih akurat dan berbasis kondisi riil, ia berharap program JKA dapat berjalan lebih efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.