RRI.CO.ID, Lhokseumawe- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi jawaban atas persoalan gizi anak sekaligus mendorong perputaran ekonomi desa. Program ini disebut memberi dampak langsung tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi petani dan pelaku UMKM pangan.

Ketua OKK DPW Tani Merdeka Indonesia Kota Lhokseumawe, Meipril Syahmi, menegaskan tidak ada kekeliruan dalam kebijakan MBG, termasuk terkait penggunaan sebagian anggaran pendidikan dalam APBN. Hal tersebut disampaikannya menyusul adanya pihak-pihak yang mempertanyakan alokasi anggaran program tersebut.

“Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat MBG yang ditargetkan mencapai hampir 84 juta orang, terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Meipril melalui keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, program ini membawa perubahan nyata bagi petani. Hasil panen yang sebelumnya bergantung pada fluktuasi harga pasar kini memiliki pembeli tetap melalui skema penyediaan bahan pangan untuk MBG. Dengan demikian, anak-anak dan ibu hamil memperoleh asupan gizi yang baik, sementara petani mendapatkan kepastian pasar atas hasil tanam mereka.

Ia menambahkan, manfaat MBG tidak berhenti di ruang kelas. Keberadaan dapur penyedia makanan membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan pasar yang jelas bagi petani, peternak, dan UMKM pangan. Dampak ekonomi, kata dia, mulai terasa di desa-desa.

“Perputaran ekonomi sudah mulai terasa, petani semakin semangat. Program MBG ini harus terus dijalankan,” tegasnya.

Menanggapi anggapan bahwa MBG membebani anggaran pendidikan, Meipril menilai pandangan tersebut keliru. Ia memastikan sekolah tetap gratis dan anggaran pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Justru, menurutnya, MBG memperkuat perlindungan gizi agar siswa dapat belajar dalam kondisi terbaik.

“Anak yang lapar sulit fokus. Anak yang kenyang lebih siap belajar. Itu bukan teori, itu kenyataan sehari-hari,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui program berskala besar seperti MBG tetap membutuhkan pengawasan dan penyempurnaan. Ia menekankan pentingnya memastikan makanan benar-benar sampai kepada anak yang berhak, dengan menu yang memenuhi standar gizi dan bukan sekadar mengenyangkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan melibatkan petani lokal agar bahan pangan bersumber dari desa setempat. Ia juga menilai tidak tepat jika strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dibenturkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, strategi tersebut merupakan langkah berani dan cerdas dalam menjaga masa depan generasi bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

“Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas, bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran,” pungkasnya.