RRI.co.id, Lhokseumawe - Momentum konsolidasi kebijakan pertahanan Indonesia pada awal 2026 dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar keamanan maritim di perairan Aceh dan Selat Malaka. Padahal, kawasan ini merupakan jalur pelayaran internasional strategis yang menjadi tolok ukur kedaulatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. 

Menurut opini Rizki Fauzan, tantangan utama keamanan maritim di wilayah paling barat Indonesia masih terletak pada lemahnya interoperabilitas sistem antar-instansi. Sistem pengawasan seperti radar pantai dan Coastal Surveillance System (CSS) dinilai belum terintegrasi secara optimal, sehingga informasi ancaman kerap tidak ditindaklanjuti secara cepat dan terpadu. 

“Ketika sistem pengawasan masih berjalan sektoral, respons negara terhadap potensi pelanggaran kedaulatan menjadi tidak maksimal,” ujarnya.

Rizki menilai kondisi tersebut bukan semata persoalan teknologi, melainkan cerminan belum sinkronnya kebijakan keamanan maritim nasional. Dalam konteks Selat Malaka yang dilalui ratusan ribu kapal setiap tahun, setiap celah pengawasan dapat berdampak langsung pada kredibilitas Indonesia sebagai negara maritim.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan konsep Pertahanan Semesta dengan melibatkan masyarakat pesisir Aceh sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Namun, menurutnya, pelibatan masyarakat tidak boleh bersifat simbolik. Negara perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang sederhana, aman, serta menjamin tindak lanjut yang profesional agar kepercayaan publik dapat terbangun.

Selain itu, Rizki menilai keterbatasan fungsi pangkalan maritim di Aceh turut memengaruhi efektivitas operasi pengamanan laut. Ketergantungan pada pangkalan di luar wilayah, khususnya untuk dukungan logistik dan perawatan teknis, dinilai memperlambat waktu respons. Penguatan pangkalan di Aceh, kata dia, merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan kehadiran negara yang konsisten di Selat Malaka.

Lebih jauh, Rizki Fauzan mendorong adanya redesain anggaran pertahanan maritim yang berorientasi jangka panjang. Modernisasi radar, penutupan celah pengawasan di pesisir Aceh, serta pemanfaatan teknologi seperti wahana udara nirawak perlu diprioritaskan. Menurutnya, Aceh harus ditempatkan sebagai subjek strategis dalam kebijakan maritim nasional, karena kedaulatan Indonesia tidak hanya diuji di meja diplomasi, tetapi juga di setiap mil laut Selat Malaka.