Keuchik Terpilih Lhokseumawe Diminta Langsung Tancap Gas

RRI.CO.ID, Lhokseumawe – Menjelang pelantikan 47 keuchik terpilih di Kota Lhokseumawe pada 8 Oktober 2026, para pemimpin gampong yang baru terpilih diminta langsung bekerja dan menata birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kota Lhokseumawe, Kadria, S.IP., mengatakan keuchik merupakan garda terdepan dalam struktur pemerintahan di tingkat gampong sehingga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“Ini pelajaran besar dan tidak ringan bagi geuchik-geuchik yang baru terpilih untuk menata birokrasi di gampong masing-masing. Geuchik adalah garda terdepan dalam struktur birokrasi dari dasar,” ujar Kadria saat diwawancarai RRI dalam program Lhokseumawe Pagi ini, Selasa 6 Oktober 2026.

Ia mengingatkan para keuchik agar tidak menunggu hingga 100 hari masa kerja untuk mulai menjalankan program. Menurutnya, sejak dilantik para keuchik harus langsung bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau kepala desa sebenarnya tidak ada istilah jangka 100 hari atau enam bulan. Dari awal melangkah, harus langsung tancap gas dan kerja nyata,” tegasnya.

Terkait adanya informasi mengenai sejumlah aparatur gampong yang mengundurkan diri setelah pelaksanaan pemilihan keuchik, Kadria mengimbau keuchik terpilih untuk menyikapinya secara bijak dan tidak terburu-buru melakukan pergantian aparatur.

Ia menyebut evaluasi maupun pergantian aparatur gampong memiliki mekanisme dan aturan yang harus dipedomani. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kompetensi serta kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kadria juga menjelaskan, masa jabatan keuchik di Aceh saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan qanun yang berlaku, yakni selama enam tahun. APDESI Merah Putih Kota Lhokseumawe berharap para keuchik terpilih dapat membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.