Tiga Jembatan Bailey Pulihkan Akses Warga Terdampak Bencana Aceh

RRI.CO.ID, Lhokseumawe – Pemerintah Aceh terus menggenjot pemulihan jaringan transportasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada 2025. Hingga 10 Agustus 2026, tiga jembatan Bailey yang dibangun pada ruas jalan provinsi telah rampung dan dapat kembali digunakan kendaraan. Infrastruktur sementara ini menjadi solusi penting untuk membuka akses masyarakat di kawasan yang sebelumnya mengalami gangguan akibat kerusakan jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Mawardi, mengatakan pembangunan jembatan Bailey merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah menjaga mobilitas warga selama proses rehabilitasi infrastruktur permanen berlangsung. Satu jembatan berada di Ruas Peureulak–Lokop–Batas Gayo Lues, Aceh Timur, tepatnya STA 83+700 dengan bentang 70 meter. Dua jembatan lainnya dibangun di Ruas Batas Aceh Utara–Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, masing-masing berada di STA 11+150 dan STA 14+100 dengan panjang 30 meter. Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurut Mawardi, pemulihan akses jalan tidak sekadar menyelesaikan persoalan transportasi, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Terbukanya kembali jalur tersebut memudahkan warga menuju tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan serta berbagai layanan publik. Bagi daerah yang sempat mengalami keterisolasian akibat kerusakan infrastruktur, keberadaan jembatan sementara menjadi penghubung vital antara masyarakat dengan pusat-pusat aktivitas.

Dinas PUPR Aceh memastikan penanganan infrastruktur terdampak bencana terus dilakukan secara bertahap. Selain pembangunan jembatan sementara, pemeliharaan dan penanganan jaringan jalan menjadi bagian dari strategi untuk menjaga akses tetap tersedia selama proses pemulihan berlangsung. Pemerintah daerah berupaya agar dampak kerusakan infrastruktur tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Beroperasinya tiga jembatan Bailey tersebut menandai kemajuan penting dalam pemulihan konektivitas di sejumlah wilayah Aceh. Meski bersifat sementara, infrastruktur itu memiliki fungsi strategis dalam menjaga arus orang dan barang sekaligus menghidupkan kembali aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh kini dituntut memastikan langkah darurat tersebut diikuti penanganan permanen, sehingga akses yang telah terbuka dapat terjaga dalam jangka panjang dan masyarakat tidak kembali terjebak dalam keterisolasian saat menghadapi gangguan infrastruktur berikutnya.