Aceh Tamiang Dorong Penanganan Sungai dari Hulu hingga Hilir

RRI.CO.ID, Aceh Tamiang – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang meminta penanganan sungai dilakukan secara terpadu dari kawasan hulu hingga hilir. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan ancaman banjir yang berpotensi kembali terjadi setelah bencana hidrometeorologi.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, saat menerima kunjungan kerja Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Strategis (PKS) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kusuma Wardani, di Aula Bupati Aceh Tamiang, Sabtu 15 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah bersama Kementerian PU membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis, mulai dari normalisasi sungai, rehabilitasi kawasan yang terdampak banjir, pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga pengembangan ruang publik.

Armia mengatakan posisi Aceh Tamiang sebagai wilayah hilir membuat daerah tersebut sangat bergantung pada kondisi sungai dan debit air yang berasal dari wilayah hulu.

Karena itu, menurutnya, penanganan sungai tidak cukup dilakukan pada titik-titik yang mengalami luapan. Upaya pengendalian harus dirancang dalam satu kesatuan agar dampak banjir terhadap permukiman dan masyarakat dapat ditekan.

“Penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Dengan begitu, risiko banjir bisa diminimalkan dan masyarakat lebih terlindungi,” kata Armia.

Ia menambahkan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur merupakan bagian penting dari pemulihan Aceh Tamiang. Pemkab berharap berbagai kebutuhan yang telah diidentifikasi bersama pemerintah pusat dapat segera ditindaklanjuti secara bertahap.

Selain persoalan sungai, pemerintah daerah juga mengusulkan percepatan penataan Lapangan Tribun Aceh Tamiang. Kawasan tersebut dirancang tidak hanya sebagai lokasi pelaksanaan upacara, tetapi juga menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Penataan lapangan juga diharapkan mampu menjadi salah satu ikon daerah sekaligus memberikan ruang bagi aktivitas pelaku UMKM. Aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dengan mempertahankan vegetasi yang dinilai masih layak.

Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk toilet dan musala, juga direncanakan tersedia di kawasan tersebut.

Plt. Direktur PKS DJCK Kementerian PU, Kusuma Wardani, mengatakan pihaknya telah meninjau sejumlah lokasi di Aceh Tamiang dan memetakan kebutuhan penanganan infrastruktur di daerah tersebut.

Ia menyebutkan, beberapa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi prioritas untuk ditangani pada tahun ini berdasarkan hasil identifikasi bersama pemerintah daerah.

“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target sehingga manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat,” ujar Kusuma.

Dalam pertemuan tersebut, peningkatan pelayanan air minum juga menjadi perhatian. Pembenahan tata kelola PDAM serta dukungan peralatan dinilai diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, khususnya ketika daerah menghadapi kondisi darurat.

Kebutuhan air minum layak dan sanitasi turut dikaitkan dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Pemerintah pusat mendorong pemanfaatan data by name by address agar masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dasar dapat teridentifikasi secara tepat.

Pemkab Aceh Tamiang berharap kolaborasi dengan Kementerian PU tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar sekaligus meningkatkan ketahanan daerah menghadapi potensi bencana berulang.