Soal Pertanian di Lhokseumawe dan Aceh Utara, Ini kata Dr Yulius Darma

RRI.CO.ID,Lhokseumawe – Kondisi sektor pertanian di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Yulius Darma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan.

Dr. Yulius menyebutkan bahwa secara teori, petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat tertinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.

"Banyak sekali oligarki yang menguasai Indonesia hari ini. Hanya segelintir orang kaya (pemegang modal) yang menikmati keuntungan, sedangkan petani di desa tetap miskin. Ketika mereka memproduksi bahan pertanian, hasilnya langsung dibeli oleh para kapitalis dengan harga murah," ujar Yulius, Selasa 23 Juni 2026.

Ia mencontohkan komoditas kopi di Takengon. Walau Aceh dikenal memiliki salah satu kopi terbaik di dunia, kehidupan petaninya masih di bawah standar. Keuntungan besar justru dinikmati oleh pemilik modal yang membeli mentah, mengolah, lalu mengeksportnya dalam skala besar.

"Ini terjadi karena sejak dulu kita tidak pernah membangun ketahanan ekonomi dan pangan yang benar-benar kuat dari sektor pertanian," tambahnya.

Lebih lanjut, Yulius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lhokseumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal, untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi.

"Dulu ada program intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu mengandalkan perluasan lahan, tapi kalau intensifikasi itu mengandalkan teknologi. Di sinilah pentingnya peran dinas terkait," tegasnya.

Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah (over-supply), harga otomatis anjlok.

Yulius menegaskan, di sinilah pemerintah wajib hadir melakukan intervensi pasar dengan cara membeli hasil panen masyarakat menggunakan harga standar yang layak, bukan membiarkannya dipermainkan pasar bebas.

Di sisi lain, Yulius juga mengkritik lambannya penanganan pasca-banjir besar yang sempat melanda Aceh Utara dan Lhokseumawe. Akibat tidak ditetapkannya status bencana nasional kala itu, pemulihan lahan pertanian menjadi sangat lambat hingga memicu "kemiskinan massal" baru bagi petani yang gagal turun ke sawah.

" saya wawancara langsung, masyarakat tidak bisa turun ke sawah karena lahan mereka tertimbun lumpur yang sangat tinggi. Kalau mereka perbaiki sendiri, modal dari mana? Ini harusnya jadi perhatian serius," tukasnya.