RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Seorang tokoh politik di Kota Lhokseumawe Sofyan menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan tujuan yang baik, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menekan angka stunting. Namun dalam perspektif kebijakan publik, sebuah program tidak cukup dinilai dari niat baiknya semata, melainkan juga dari ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

"Saya memandang keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama, tetapi setiap orang memperoleh sesuai kebutuhan dan kondisinya", jelasnya.

"Anak yang kekurangan gizi tentu membutuhkan perhatian lebih besar dibanding anak yang berasal dari keluarga mampu dan telah terpenuhi kebutuhan gizinya. Karena itu, pendekatan yang menyamaratakan penerima manfaat patut dipertanyakan dari sudut pandang keadilan sosial", tambahnya.

Jika tujuan utama MBG adalah mengatasi stunting dan kekurangan gizi, maka seharusnya intervensi lebih difokuskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar rentan. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua kelompok tanpa melihat kondisi ekonomi dan tingkat kebutuhan berpotensi membuat anggaran negara yang sangat besar menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai siapa yang paling diuntungkan dari perputaran anggaran program ini. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM lokal yang belum merasakan manfaat signifikan. Sebaliknya, terdapat kekhawatiran bahwa rantai pasok dan pengadaan lebih banyak dinikmati oleh kelompok usaha yang memiliki modal besar dan akses yang kuat. Akibatnya, rakyat kecil hanya menjadi penonton dari perputaran dana publik yang nilainya sangat besar.

"Fenomena kelangkaan beberapa produk di pasaran akibat pembelian dalam jumlah besar untuk kebutuhan program juga menjadi catatan penting. Negara seharusnya mampu mengatur tata kelola distribusi agar program berjalan tanpa mengganggu ketersediaan barang bagi masyarakat umum", ungkapnya.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG bukanlah soal setuju atau tidak setuju terhadap pemenuhan gizi anak. Semua pihak tentu sepakat bahwa generasi sehat adalah investasi bangsa. Persoalannya adalah apakah desain kebijakannya benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, atau justru lebih banyak memenuhi keinginan elite untuk menghadirkan program berskala besar yang terlihat populis.

Karena itu, evaluasi yang jujur dan terbuka perlu dilakukan. Sebab kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang paling besar anggarannya, melainkan kebijakan yang paling tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang paling membutuhkan.