RRI.Co.ID,Lhokseumawe— Pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) raksasa di lepas pantai Aceh, Blok Andaman, terus memantik perhatian serius dari berbagai kalangan. Pemerintah pusat dan daerah didesak untuk mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi agar kekayaan alam tersebut benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Serambi Mekkah.

Akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Yulius Darma, mengingatkan agar pola pengelolaan migas masa lalu yang dinilai tidak adil bagi rakyat Aceh tidak terulang kembali pada proyek Blok Andaman yang kini dieksplorasi oleh perusahaan asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy.

Menurut Yulius, saat ini publik di Aceh belum mendapatkan informasi yang utuh dan transparan mengenai bagaimana skema pengelolaan Blok Andaman ke depan. Salah satu informasi yang belakangan beredar dan memicu kekhawatiran adalah rencana pemasangan pipa gas sepanjang lebih dari 500 kilometer langsung menuju Pulau Jawa.

"Kita di Aceh ini jangan nanti seperti terulang kembali, seperti pengelolaan gas Arun dulu. Jangan sampai ada istilah orang Aceh mengatakan 'buya kurung gedong-gedong, buya tamong merasuki' (buaya di dalam kandang kelaparan, buaya yang masuk yang kenyang)," ujar Yulius saat dikonfirmasi RRI, Rabu 3 Juni 2026.

Yulius menekankan bahwa ketidakadilan dalam pembagian hasil dan minimnya pelibatan daerah pada masa kejayaan gas Arun murni menjadi salah satu pemicu konflik sosial yang berkepanjangan di Aceh. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk bersikap bijak dan adil sejak dini.

"Aceh ini kan pernah terjadi konflik sosial yang sangat panjang. Salah satu pemantiknya adalah rasa ketidakadilan ketika pengelolaan migas Aceh dulu, karena informasi-informasi yang kita dapatkan tidak utuh," kenangnya.

Meski memahami bahwa investor seperti Mubadala Energy berorientasi pada keuntungan finansial, Yulius mengingatkan bahwa stabilitas sosial jauh lebih mahal harganya. Jika ketidakadilan kembali terjadi dan memicu konflik baru, negara justru akan menanggung kerugian finansial yang jauh lebih besar.

Ia mengusulkan agar pemerintah pusat dan investor mempertimbangkan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada di Aceh, seperti melakukan relokasi atau revitalisasi Kilang Arun di Lhokseumawe, ketimbang langsung mengalirkan bahan mentah keluar daerah.

"Ataupun jika memang dikelola dengan sistem di tengah laut (offshore), hak bagi hasil terhadap Aceh ini yang paling penting. Negosiasi ini yang sangat krusial," tegasnya.

Melihat tantangan tersebut, Dr. Yulius Darma menyerukan kepada seluruh elemen di Aceh—mulai dari para kepala daerah, anggota legislatif, hingga kelompok mahasiswa—untuk menyatukan suara dan memperkuat posisi tawar (bargaining position) Aceh di tingkat nasional.

"Dibutuhkan sinergisitas dari semua kepala daerah yang ada di Provinsi Aceh untuk bersatu satu suara. Kepala daerah mewakili kita, anggota dewan mewakili rakyat, dan rakyat bergerak bersama, termasuk mahasiswa," kata Yulius.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa pergerakan dan tuntutan yang dilakukan harus berbasis pada data yang valid dan akurat, bukan sekadar emosi. Pemerintah daerah juga wajib menyuplai informasi yang transparan kepada mahasiswa agar tidak terjadi kesimpangan informasi.

Terakhir, Yulius menepis anggapan skeptis bahwa sumber daya manusia (SDM) lokal tidak mampu mengelola industri teknologi tinggi seperti migas offshore.

"Jangan sempat dianggap orang Aceh tidak bisa kerja. Tidak ada itu, semua bisa kerja. Cuma persoalannya selama ini kita tidak diberikan kesempatan. Coba berikan kesempatan, insya Allah orang Aceh bisa semua. Kita berharap sejarah kelam migas Aceh tidak terulang kembali, sehingga Aceh bisa lebih maju ke depan," pungkasnya.