RRI.CO.ID,Lhokseumawe – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi wadah untuk kembali membumikan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak boleh sekadar menjadi hafalan atau teori formalitas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam pola hidup bermasyarakat.

Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe, Yuswardi Mustafa, saat menjadi narasumber dalam sebuah dialog interaktif yang disiarkan RRI, baru-baru ini.

Yuswardi menceritakan pengalamannya di masa kuliah dulu yang wajib mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) hingga 100 jam. Nilai-nilai tersebut sempat terasa memudar ketika Aceh dilanda masa-masa konflik. Namun kini, kesadaran akan pentingnya fondasi negara ini harus terus dirawat.

"Saya pribadi merasakan makna Pancasila itu sangat luar biasa. Kalau kita bedah, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bukankah bagi kita umat Muslim melaksanakan salat lima waktu itu adalah bagian dari mengingat Allah dan wujud dari sila pertama tersebut?" ujar Yuswardi, Selasa 2 Junin2026.

Ia menambahkan, pengamalan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga tercermin dari bagaimana masyarakat saling menjaga hak orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu, Yuswardi mengingatkan kembali kedudukan tertinggi Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan penjabaran teknis dari kelima sila tersebut.

"Landasan utama kita tetap Pancasila. UUD 1945 itu adalah penjabaran dari lima sila itu, misalnya Pasal 33 tentang perekonomian dan keadilan sosial. Jadi, setiap anggaran dasar organisasi politik maupun LSM, kalau sudah ada Pancasila sebagai landasannya, maka barulah roda organisasi itu bisa berjalan dengan benar," jelasnya.

Lebih lanjut, Yuswardi juga menyoroti peran penting pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam mengejawantahkan sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurutnya, buah pemikiran para pendiri bangsa terdahulu dalam merumuskan lima konsep Pancasila sangatlah jenius dan visioner. Oleh karena itu, tugas generasi sekarang—terutama pemangku kebijakan—adalah mewujudkannya secara konkret.

"Pemerintah kota harus mampu mewujudkan esensi dari lima sila Pancasila ini. Terutama keadilan sosial, itu menjadi kewenangan dan kewajiban penuh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat," pungkasnya.