RRI.CO.ID,Lhokseumawe— Intensitas musibah kebakaran di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan signifikan belakangan ini. Pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) setempat mencatat, peristiwa kebakaran bahkan terjadi hampir setiap hari di wilayah tersebut.

Salah satu insiden terbesar yang belum lama ini menyita perhatian publik adalah kebakaran permukiman padat penduduk yang berada di belakang Kantor Imigrasi atau tepatnya di belakang Kantor Polisi Militer (PM) Lhokseumawe.

Personel Damkar Lhokseumawe, Safwan, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi di lapangan, mayoritas pemicu utama dari rangkaian kebakaran tersebut disebabkan oleh faktor teknis, yaitu hubungan arus pendek atau korsleting listrik.

"Kami melihat rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan akibat korsleting listrik. Di sini mungkin karena kurangnya edukasi dari masyarakat yang sehari-hari menggunakan peralatan listrik, mulai dari kabel yang tidak standar dengan penggunaannya," ujar Safwan saat dikonfirmasi, Sabtu 16 Mei 2026.

Safwan mencontohkan, pada insiden kebakaran besar di belakang kantor PM lalu, titik api pertama kali muncul akibat korsleting listrik di lantai dua salah satu rumah warga. Kondisi tersebut diperparah oleh hembusan angin yang kencang, sehingga api dengan cepat meluas.

Sebagai langkah mitigasi dan pemetaan risiko, Damkar Lhokseumawe menetapkan sejumlah kawasan padat penduduk di kota tersebut ke dalam status "Kode Merah" atau zona sangat rawan kebakaran.

Adapun titik-titik merah yang menjadi perhatian khusus petugas di antaranya, Tumpok Tengah, Kampung Jawa, Pusung Baru, Pusung Lama.

"Kawasan-kawasan itu merupakan titik merah buat kami karena permukimannya sangat padat, rumah warga saling berdekatan dan berdempetan. Jika ditambah situasi angin kencang seperti kemarin, itu yang membuat kami di lapangan kewalahan," jelasnya.

Selain faktor kelistrikan, petugas pemadam kebakaran juga kerap berkejaran dengan waktu akibat kendala prasarana di lapangan. Safwan mengakui, akses jalan yang sempit menuju lokasi kebakaran sering kali menghambat kinerja petugas untuk memotong alur api agar tidak melebar.

Padahal, secara standar operasional, response time (waktu tanggap) armada dari mako Damkar menuju tempat kejadian perkara (TKP) ditargetkan minimal 20 menit sudah harus sampai. Namun, realita di jalan raya sering berbicara lain.

"Saat kejadian kemarin itu bertepatan jam siang (12.30 WIB), jadi lalu lintas lagi padat-padatnya. Titik macet pertama kita itu di dekat Pos Lantas mau menuju ke Selat Malaka, itu sangat macet. Kami terpaksa memutar haluan dan mengambil jalur alternatif lain yang agak berisiko supaya bisa cepat sampai," kenang Safwan yang saat itu memimpin regu piket di TKP.

Terkait kesiapan fasilitas, pihak Damkar Lhokseumawe tidak menampik adanya keterbatasan jumlah armada operasional lantaran beberapa unit mobil pemadam saat ini sedang dalam tahap perbaikan.

Meski demikian, penanganan kebakaran di Lhokseumawe sejauh ini tetap berjalan optimal berkat adanya sinergi dan bantuan armada dari pihak eksternal, seperti Damkar Pemkab Aceh Utara, armada tangki perusahaan (PT Perta Arun Gas), hingga unit Water Cannon milik kepolisian.

Di akhir penjelasannya, Safwan berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait tata ruang dan standarisasi akses jalan di permukiman padat.

"Kami memberi solusi juga kepada masyarakat dan pemerintah. Jika ingin membangun satu kawasan, minimal sekali buatlah akses jalan yang lebih besar agar mobil damkar bisa masuk dan melintas dengan mudah saat darurat," pungkasnya.