RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui koordinasi bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Muara Satu.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan bersama mewujudkan Kota Lhokseumawe yang ramah perempuan dan anak sekaligus menekan angka kekerasan yang masih terjadi di lingkungan masyarakat.

Kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, Salahuddin menyampaikan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 37 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 38 kasus kekerasan terhadap anak. Meski kasus terhadap perempuan mulai menunjukkan penurunan, namun kekerasan terhadap anak justru mengalami peningkatan sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak membuka layanan pengaduan bagi korban kekerasan. Tidak hanya menerima laporan, pemerintah juga memberikan dukungan transportasi bagi korban, pembiayaan visum secara gratis, hingga penyediaan rumah aman sementara bagi korban yang merasa terancam.

“Selama 14 hari kebutuhan korban di rumah aman akan ditanggung pemerintah. Ini bentuk kehadiran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.

Program tersebut mendapat dukungan penuh dari Sayuti Abubakar yang menargetkan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lhokseumawe. Apalagi saat ini Lhokseumawe telah menyandang predikat Kota Layak Anak tingkat nasional.

Kegiatan sosialisasi itu direncanakan berlangsung selama empat hari di empat kecamatan berbeda dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kader desa agar pesan pencegahan kekerasan dapat diteruskan kepada masyarakat luas.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila menemukan kasus kekerasan di lingkungan sekitar.