RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Setelah fokus pada penanganan dampak bencana di akhir 2025, TNI dan Polri di Aceh Utara dan Lhokseumawe kini kembali mengonsolidasikan peran dalam memperkuat ketahanan pangan. Pergeseran fokus dari fase tanggap darurat menuju pemulihan ekonomi berbasis pertanian menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan daya tahan masyarakat.

Kerangka kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional menegaskan ketahanan pangan sebagai tanggung jawab lintas sektor. Di tingkat daerah, implementasinya tercermin dari sinergi aktif antara TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga petani.

Komandan Kodim 0103/Aceh Utara, Letkol Arh Jamal Dani Arifin, S.Sos., M.M.D.S, menegaskan keterlibatan TNI dilakukan secara menyeluruh melalui Babinsa di setiap Koramil. Pendampingan tidak berhenti pada aspek teknis budidaya, tetapi juga menyentuh rantai distribusi.

“Babinsa kami turun langsung ke lapangan, mendampingi petani dari pengolahan lahan hingga panen, termasuk membantu distribusi hasil ke Bulog agar harga tetap sesuai dengan HET,” ujarnya dalam dialog bersama RRI Lhokseumawe, Kamis 16/04/2026.

Pendekatan ini menempatkan TNI bukan sekadar sebagai pendukung, melainkan bagian dari ekosistem produksi dan stabilisasi harga pangan di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H, menyampaikan bahwa Polri juga mengambil peran aktif dalam mendukung produksi pangan, khususnya komoditas jagung.

“Target kami 60 ton jagung per tahun, dan itu berhasil dicapai pada 2025. Ini bagian dari dukungan kami terhadap program ketahanan pangan nasional,” katanya.

Namun capaian tersebut sempat terhambat akibat bencana yang merusak sejumlah lahan pertanian pada akhir tahun. Dalam situasi tersebut, TNI dan Polri mengalihkan prioritas pada evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat.

Memasuki 2026, fokus kembali diarahkan pada sektor pangan. Produksi dilanjutkan dengan strategi adaptif melalui pemanfaatan lahan tumpang sari dan area yang tidak terdampak banjir. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kontinuitas produksi di tengah keterbatasan lahan.

Keterlibatan aktif aparat negara hingga level desa menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak lagi diposisikan sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai isu strategis nasional yang menuntut kolaborasi konkret di lapangan.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan risiko bencana, model sinergi TNI–Polri ini menjadi cerminan pendekatan terpadu dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari bawah.