Tekan Inflasi, Pemko Lhokseumawe Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali menggelar kegiatan pasar murah sebagai bagian dari program pengendalian inflasi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Aceh selama bulan April 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sekretaris Dinas Kelautan , Perikanan,x Pertanian, dan Pangan (DKPPP) Kota Lhokseumawe, Khairul Hafidhi, kepada Radio Republik Indonesia menyampaikan bahwa pasar murah tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Aceh yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten dan kota terpilih.

Pelaksanaan pasar murah dijadwalkan berlangsung pada 7 April 2026 di Islamic Center Lhokseumawe. Selain itu, Pemko Lhokseumawe juga akan kembali menggelar kegiatan serupa pada 21 April mendatang, dengan lokasi yang akan diumumkan kemudian.

"program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah selama bulan April" ujar Khairul Senin 6 April 2026.

Selain itu Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah bahan pokok dengan harga subsidi, di antaranya beras premium 5 kilogram seharga Rp50 ribu, minyak goreng Bimoli 2 liter seharga Rp33 ribu, gula pasir 2 kilogram seharga Rp28 ribu, serta telur ayam satu papan seharga Rp45 ribu.

Jika dibeli dalam satu paket, total harga yang harus dibayarkan masyarakat sekitar Rp156 ribu. Harga ini dinilai jauh lebih murah dibandingkan harga pasar saat ini, sehingga diharapkan mampu meringankan beban masyarakat.

Khairul juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan datang langsung ke lokasi kegiatan. Pasar murah akan dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap daya beli masyarakat tetap terjaga serta inflasi daerah dapat dikendalikan dengan baik, sejalan dengan upaya pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.