Perayaan 8 Abad Samudera Pasai: antara Edukasi dan Sekadar Proyek Pariwisata

Oleh: Fohan Muzakir, M.Sos

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH)

Momentum 8 abad Kerajaan Samudera Pasai seharusnya menjadi cermin besar bagi seluruh elemen bangsa, khususnya pemerintah daerah, untuk merefleksikan kembali kejayaan pusat peradaban Islam maritim di Asia Tenggara.

Sebagai situs yang memegang peranan krusial sebagai titik nol Islam Nusantara, perayaan ini mengemban tanggung jawab moral yang besar. Namun, ketika kemeriahan festival mulai dirancang, spanduk-spanduk seremonial dibentangkan, dan anggaran miliaran rupiah mulai dialokasikan, sebuah pertanyaan kritis mendesak untuk diajukan: Apakah momentum ini benar-benar didedikasikan untuk edukasi publik dan pelestarian nilai, ataukah sejarah Pasai sedang mengalami komodifikasi demi kepentingan proyek pariwisata musiman yang dangkal?

Komodifikasi sejarah terjadi ketika nilai-nilai luhur, artefak, dan narasi masa lalu direduksi menjadi sekadar komoditas ekonomi yang dijual demi estetika visual dan target kunjungan wisatawan.

Jika pemerintah hanya berfokus pada kemegahan panggung perayaan tanpa menyentuh substansi akar sejarah, maka perayaan 800 tahun ini tak lebih dari sekadar kosmetik politik dan proyek anggaran tahunan.

Desain Festival yang Kehilangan Substansi Intelektual

Sebagian besar festival budaya di tingkat daerah kerap terjebak pada pendekatan "kulit luar". Peringatan sejarah megah sering kali direduksi menjadi pawai pakaian adat, pameran UMKM, dan panggung hiburan yang gegap gempita.

Komodifikasi ini berbahaya karena mengaburkan fakta bahwa Samudera Pasai pada abad ke-13 adalah episentrum intelektual tempat para ulama, pengelana seperti Ibnu Battutah, dan pemikir dunia bertukar gagasan.

Mengemas perayaan tanpa dibarengi dengan simposium internasional yang melahirkan riset-riset arkeologi baru hanya akan membuat masyarakat pulang membawa ingatan tentang keramaian pesta, bukan pemahaman tentang keagungan tamadun Pasai.

Megah di Panggung, Minim di Situs Konservasi

Komodifikasi pariwisata selalu memprioritaskan anggaran pada apa yang "terlihat di media sosial". Kita melihat kontras yang tajam ketika pemerintah mampu menggelontorkan dana besar untuk menyewa sound system, tenda VIP, dan dekorasi panggung expo, namun di sisi lain, situs-situs makam kuno penanda eksistensi Pasai di Aceh Utara masih berjuang melawan penelantaran.

Kompleks makam yang tidak terawat, minimnya fasilitas pusat informasi (interpretasi situs) bagi peziarah, serta rendahnya kesejahteraan para juru pelihara cagar budaya adalah bukti otentik bahwa sejarah baru dihargai sebagai komoditas jualan, bukan sebagai warisan yang harus diselamatkan fisiknya.

Edukasi yang Mandek di Luar Kalender Pesta

Sebuah program edukasi sejarah yang tulus tidak dibatasi oleh durasi kalender festival. Jika perayaan 8 abad ini murni untuk edukasi, indikator keberhasilannya adalah lahirnya kebijakan struktural seperti integrasi manuskrip Pasai ke dalam kurikulum lokal sekolah, digitalisasi naskah kuno agar bisa diakses oleh generasi Z, hingga pembangunan perpustakaan dan pusat studi maritim di Aceh Utara.

Tanpa adanya output edukasi yang berkelanjutan ini, proyek pariwisata 800 tahun Pasai hanya akan menjadi euforia sesaat yang menguap begitu panggung dibongkar dan tenda pameran ditutup.

Marginalisasi Masyarakat Lokal Menjadi Sekadar Penonton

Ketika pariwisata digerakkan dengan logika proyek top-down (dari atas ke bawah) oleh birokrasi, masyarakat adat, komunitas pemuda, dan pemelihara sejarah lokal sering kali tersingkir.

Mereka tidak dijadikan aktor utama dalam merawat dan menarasikan sejarah kampung halamannya, melainkan hanya ditempatkan sebagai objek pariwisata atau penonton di pinggir lapangan.

Komodifikasi yang elitis ini mencerabut sejarah Pasai dari akar sosialnya, padahal kekuatan sejati dari pelestarian sejarah berada di tangan masyarakat yang hidup di sekitar situs tersebut.

Merajut Masa Depan Pasai

Perayaan 8 abad Samudera Pasai tidak boleh berakhir sebagai komoditas industri pariwisata yang eksploitatif dan miskin makna.

Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan harus berani menggeser orientasi mereka: dari sekadar mengejar angka kunjungan wisata dan serapan anggaran, menuju investasi jangka panjang di bidang riset, konservasi, dan pendidikan.

Menggunakan nama besar Samudera Pasai untuk mempromosikan daerah adalah hal yang sah, namun membiarkan sejarahnya dikomodifikasi tanpa ada upaya pelestarian yang konkret adalah wujud nyata dari pengkhianatan terhadap warisan indatu.

Sudah saatnya kita memperlakukan Pasai bukan sebagai masa lalu yang dijual, melainkan sebagai masa depan yang sedang dibangun. (*)

Penulis: Fohan Muzakir, M.Sos

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH)

Email: fohanm@gmail.com