RRI.CO.ID, Langgur - Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams kepada rri.co.id menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan kepada para petugas BPS yakni 96 Mitra yang telah optimal terlibat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak bulan Juni hingga Agustus 2026, Senin (21/6/2026).
“Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Pemerintah daerah, beberapa OPD terkait, dan unsur Forkopimda, Pemerintah kecamatan sampai di desa yang telah mendukung kegiatan sensus ekonomi ini,” ucap Abrahams.
Menurutnya, akhir Sensus per tanggal 31 Agustus lali secara progres BPS Maluku Tenggara berjalan Baik, dan Maluku Tenggara ini merupakan salah satu dari tiga Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Maluku yang secara progresnya melebihi dari 100 persen.
“Nah, per hari ini, Maluku Tenggara itu progresnya di 109,27, artinya ada peningkatan dari data prelis awal yang sudah disediakan lewat statistik bisnis register pada tahun kemarin, dan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini kita sudah melebihi dari target SBR itu,” ujarnya.
Abrahams menilai, pelaksanaan telah selesai sesuai dengan jadwal 31 Agustus kemarin, dan sampai 15 September masih berproses, namun bukan tidak terkait dengan cakupan, akan tetapi terkait dengan kualitas data.
“Kita melihat bagaimana data-data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan itu, data yang sifatnya masih pengisian Kuisioner belum lengkap, diperlukan kunjungan ulang untuk mendapatkan kualitas data yang lebih baik. Dan puji Tuhan itu sudah dilakukan dengan baik,” tegasnya.
Abrahams menerangkan, tertanggal 15 September 2026, pihak BPS sudah melakukan pembayaran honor untuk seluruh petugas sensus ekonomi, sesuai Nilai kontrak kerja yang sebelumnya telah ditandatangani dan disetujui secara bersama-sama dengan BPS.
“Kami sampaikan bahwa poin penting dari seluruh rangkaian pelaksanaan sensus ekonomi ini pelaksananya sukses, yang pertama penerimaan masyarakat di lapangan juga walaupun tidak semuanya menerima, tapi setelah dilakukan pendekatan baik melalui pemerintah kecamatan, desa, baik pendekatan personal, ini ada masyarakat-masyarakat yang sebelumnya menolak, ini sudah dapat menerima petugas dengan baik,” bebernya.
Abrahams mengaku,responden yang awalnya masih belum akurat menyampaikan data valid, namun pendekatan intensif menjadikan objek sasaran memberikan jawaban sesuai dengan kondisi real.
‘Nah masalah utama yang paling besar kita temui di lapangan itu terkait dengan pembaruan data desil, sehingga ini yang menjadikan masyarakat agak sedikit protect dalam memberikan data individu, khususnya untuk masyarakat yang ada di desil 1 sampai dengan desil 4, mereka itu sebenarnya tidak ingin keluar dari zona nyaman,” ungkapnya.
Kondisi ini kata Abrahams, program bantuan sosial yang selama ini diberikan menjadi dasar Penerima bantuan tidak memberi info sejalan data faktual ke para petugas yang turun melakukan sensus maupun survei.
“Selain dengan penerimaan masyarakat, tentu kita punya kondisi geografis di Maluku Tenggara, ini selain yang ada di Pulau Kei Kecil, ada di Kei Besar yang rentan kendalinya cukup begitu memberikan tantangan tersendiri untuk petugas, tetapi pelaksanaan ini sudah sampai dengan wilayah yang paling jauh pun, petugas menjangkau dan sudah berhasil untuk mendata masyarakat maupun usaha yang ada sampai di pelosok-pelosok,” katanya.
Menyangkut Anomali, Abrahams mengulas bukan satu kesalahan, namun perlu dicek kembali, di lapangan dan saat ini masih berproses dengan anomali baik anomali usaha maupun keluarga pada indikator ketidakwajaran, misalkan pendapatan dan pengeluaran, dan memerlukan identifikasi ulang.
“Satu kendala juga adalah jaringan , karena memang tidak semua Ohoi yang ada di Maluku Tenggara ini memiliki fasilitas dengan jaringan internet yang cukup baik. Namun kami mengantisipasinya, mitigasinya itu melalui aplikasi yang bisa diakses dengan status offline. pengiriman datanya itu harus mencari wilayah-wilayah yang sudah terkoneksi dengan internet,” terangnya.
Abrahams menandaskan, upaya alternatif yaitu berakses ke Ohoi yang menggunakan Perangkat Star Link, guna membantu, petugas dalam melakukan proses submit data atau pengiriman data ke data server ke pusat.
“Jadi missing value ini bukan saja dari sisi pendapatan pengeluaran. Nah kita tahu bahwa masyarakat ini ada sebagian besar belum memilki NIK Sehingga itu yang menjadi temuan missing value dan kita selalu berkoordinasi dengan pihak Dukcapil untuk benar-benar melihat, untuk meng crosscheck data sesuai dengan hasil lapangan,” paparnya.
Selaku Kepala BPS Maluku Tenggara, mengemukakan, pelaksanaan cakupan Sensus di 193 desa kelurahan ini telah usai pendataan lapangan bukan saja angka penduduk, namun beberapa variable penting dikaitkan dengan hasil sensus ekonomi.
“Contohnya nilai tambah bruto, nilai tambah bruto terhadap PDRB 2025 Kabupaten Maluku Tenggara, lalu jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2025, dan yang paling penting adalah penduduk,” tuturnya.
Abrahams menggambarkan, Jumlah Penduduk akan diperhatikan terkait kondisi penduduk oleh Pihak Dukcapil dan Data Kondisi penduduk BPS, kondisi akhir tahun 2025 dan beberapa variable penting yang menjadi variable pembanding dengan Data Sensus Ekonomi.
“Tentu, secara pengelolaan datanya ketika sudah final, kami akan melaporkan ini ke Pemerintah daerah sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi terhadap seluruh pengelolaan pemerintah,” pungkasnya.
Perolehan Data hasil SE 2026 setelah Verifikasi dan Validasi, dan disebar ke Pihak terkait setelah adanya Instruksi BPS Pusat, yang datanya dapat berlakunya secara Nasional hingga ke Maluku Tenggara tentunya, dan pengolahannya masih dalam limit waktu yang belum dipastikan tuntas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....