Pembahasan Tingkat I RUU Reforma Agraria Dilanjutkan ke Sidang Paripurna
- 29 Sep 2026 13:49 WIB
- Langgur
RRI.CO.ID, Langgur - Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi diselesaikan dan disepakati untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI, Senin (21/09/2026). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berharap regulasi ini dapat menjadi landasan yuridis yang kokoh bagi penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia.
“Alhamdulillah, pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang dinantikan banyak pihak dapat kita selesaikan dalam forum Pembicaraan Tingkat I. Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya dan sepakat meneruskan RUU ini ke Pembicaraan Tingkat II,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Jakarta.
Menteri Nusron menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Mengingat tanah dan sumber daya agraria merupakan sumber kehidupan utama masyarakat, maka penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatannya wajib dijalankan secara adil dan berkeadilan hukum.
Lebih lanjut, RUU ini juga dirancang untuk memperkuat penyelesaian sengketa serta konflik struktural agraria akibat ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, dan lemahnya penerapan fungsi sosial tanah.
“Melalui RUU ini, penyelenggaraan Reforma Agraria dirancang lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk terlibat dalam penyelesaian konflik, pemulihan hak, redistribusi tanah, hingga program pemberdayaan,” tegasnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tersebut diakhiri dengan persetujuan bulat dari seluruh perwakilan fraksi untuk membawa RUU Pengaturan Reforma Agraria ke tingkat pengesahan Paripurna.
Jajaran kementerian terkait turut hadir mendampingi Menteri Nusron, di antaranya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah Wakil Menteri dari Kabinet Merah Putih dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....