RRI.CO.ID, Dobo - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mempercepat proses pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Sistem tersebut resmi diluncurkan pada 17 September 2026. Melalui mekanisme baru ini, proses pengurusan SP2D dapat diselesaikan paling lambat sekitar 1,5 jam, apabila seluruh dokumen administrasi telah dinyatakan lengkap.
Kepala Bidang Perbendaharaan Pemkab Kepulauan Aru, Rendy Retanubun, S.E., kepada wartawan Sabtu (3/10/2026) ini di ruang kernya mengatakan penerapan SP2D Online memangkas waktu proses administrasi dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.
“Selama dokumen lengkap, pengurusan SP2D kini dapat diselesaikan paling lambat 1,5 jam,” kata Rendy.
Ia menjelaskan, dari total 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Aru, sebanyak 36 OPD telah menerima pembayaran gaji. Sementara dua OPD masih dalam proses dan enam OPD lainnya belum menerima pembayaran.
Menurut Rendy, keterlambatan pembayaran pada enam OPD tersebut bukan disebabkan oleh kendala pada sistem SP2D Online, melainkan karena dokumen administrasi yang belum lengkap.
“Keterlambatan pada enam OPD tersebut bukan karena kendala sistem SP2D Online. Dokumen administrasinya belum lengkap, termasuk daftar gaji yang belum dimasukkan dan kewajiban pajak terkait gaji ASN yang belum diselesaikan,” jelasnya.
Untuk memastikan pembayaran gaji tetap berlangsung tepat waktu setiap tanggal 1, Pemkab Kepulauan Aru secara rutin mengingatkan bendahara masing-masing OPD.
Pengingat dilakukan setiap tanggal 24 melalui grup WhatsApp, agar dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran gaji bulan berikutnya segera disampaikan.
“Kedisiplinan penyampaian dokumen dari masing-masing OPD menjadi kunci agar pembayaran gaji tetap berjalan sesuai jadwal,” ujar Rendy.
Penerapan SP2D Online juga dinilai dapat mengurangi biaya administrasi serta meningkatkan transparansi dalam proses pencairan anggaran daerah.
Pemkab Kepulauan Aru berharap seluruh OPD meningkatkan kedisiplinan dalam melengkapi dokumen administrasi, sehingga pembayaran gaji ASN dapat dilakukan tepat waktu.
Digitalisasi sistem pembayaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola keuangan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....