KBRN, Yogyakarta: Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang terkait konflik. Hal ini menurut Kepala Pusat Studi Pengembangan Perdamaian (PSPP) UKDW Dr. Jozef M. N. Hehanusa memang tidak bisa dielakkan, karena konflik horisontal selalu berpotensi terjadi ketika ada ketidakadilan.

"Tapi sekarang yang ramai adalah ketika itu tidak teratasi maka masyarakat kemudian berkonflik dengan pemerintah daerah," ujarnya di sela-sela peluncuran PSPP di UKDW, Selasa (17/6/2025).

eberapa contoh konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah ini menurutnya seperti yang terjadi di Raja Ampat dan Pagar Laut di Banten beberapa waktu lalu. "Itu kan tidak mungkin pemerintah daerahnya tidak tahu, tidak mungkin tahu-tahu tambang bisa masuk, pagar laut sepanjang itu bisa berdiri," ujarnya.

Ketidakadilan yang menjadi latar konflik tersebut menurutnya juga terjadi karena masyarakat lokal tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah daerahnya. Justru mereka selalu mendapatkan dampak buruk dari kebijakan tersebut.

"Kebijakannya lebih dikaitkan dengan peningkatan ekonomi yang selalu lari ke pusat, daerah tidak mendapatkan keuntungan, dan malah dampak buruknya yang masyarakat lokal dapatkan," kata Jozef.

Masyarakat lokal menurutnya juga dibuat seolah-olah tidak memahami situasi di sekitarnya. Serta tidak memahami kebijakan pemerintah di tingkat lokal atau daerahnya.

"Sehingga kajian politik lokal dan daerah ini penting, karena potensi konflik itu tidak bisa diatasi tanpa melihat kajian itu," katanya. (Dev/ws/par