RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa, 3 Maret 2026.

Pertemuan yang menghadirkan unsur Forkopimda Tingkat Kota Kupang, BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha ini memfokuskan pembahasan pada dua isu utama: pengendalian inflasi jelang hari besar keagamaan dan penguatan digitalisasi daerah. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang dua pilar utama yakni stabilitas dan peningkatan produksi.

“Kalau kita peras, inflasi itu soal stabilitas. Digitalisasi itu soal kemajuan dan peningkatan produksi, dan dua ini kunci pertumbuhan ekonomi,” kata Christian Widodo, Selasa, 3 Maret 2026.

Wali Kota Kupang menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut langsung kehidupan masyarakat.

“Inflasi itu soal harga cabai di dapur, harga beras di pasar, minyak goreng di rumah. Ini soal ongkos hidup masyarakat kecil,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengapresiasi pemerintah Kota kupang dalam mendorong digitalisasi dan pengendalian inflasi. Ia menilai pernyataan Wali Kota tentang “mengubah layar” sangat relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan transformasi digital.

“Memang kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa beradaptasi. Dan itu membutuhkan peran leader,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso menambahkan, tanpa komponen tarif listrik, inflasi Kupang masih berada di kisaran 2,19 persen atau dalam rentang sasaran nasional. BI juga memetakan potensi kenaikan harga komoditas seperti beras, telur ayam ras, bawang, dan cabai menjelang musim perayaan.

Untuk itu, BI merekomendasikan operasi pasar pada waktu yang tepat, penguatan sidak pasar dan gudang, serta kampanye belanja bijak. Bank Indonesia juga ikut mendorong gerakan menanam di pekarangan melalui sekolah dan kelompok masyarakat, serta pengembangan dashboard pangan interaktif untuk memantau pasokan dan harga secara real time.

“Digitalisasi penting agar semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan berbasis data,” ucapnya. (humas/anna)