KBRN, Jakarta: Nilai tukar rupiah di luar dugaan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Senin (23/9/2024). Menurut Bloomberg, rupiah turun 0,37 persen atau 55,5 poin ke posisi Rp15.205,5 per dolar AS.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan penyebab pelemahan rupiah terhadap dolar AS didominasi faktor eksternal. Di antaranya perang dagang antara AS dan Tiongkok serta memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Departemen Perdagangan AS diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan keras dari Tiongkok yang terhubung pada kendaraan," ujarnya. Menurut Ibrahim, AS mengkhawatirkan masalah keamanan nasional terkait larangan tersebut.

Baca juga: Sentimen Pasar Positif, Rupiah Masih Berpeluang Menguat

Pemerintah AS menyuarakan kekhawatiran serius tentang potensi "pengumpulan data" oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok pada pengemudi dan infrastruktur AS. Disebutkan pula potensi "manipulasi asing" terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Terkait situasi Timur Tengah, pasar khawatir terjadinya perang besar antara Israel dan kelompok pejuang Hizbullah di Lebanon. Eskalasi konflik akan mengganggu pasokan di wilayah kaya minyak tersebut sehingga memperketat pasar global.

Pasar juga menunggu sejumlah data ekonomi AS seperti indeks harga pengeluaran. Pernyataan Ketua The Fed, Jerome Powell, pada beberapa hari mendatang juga dinanti oleh pasar.

Dari dalam negeri, pengetatan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya diimplementasikan pada 1 Oktober 2024 kemungkinan ditunda. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan belum ada kesiapan untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Pemerintah saat ini masih membahas aturan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran dan mencerminkan keadilan," ucap Ibrahim. Dia lalu mengutip Bahlil yang menyatakan formulasi beleidnya harus adil hingga ke tingkat petani dan nelayan

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan dilaksanakan setelah keluarnya Peraturan Menteri ESDM. Sampai saat ini, pemerintah belum bisa memberikan informasi detail mengenai isi peraturan terkait hal tersebut.