KBRN, Banda Aceh: Tak banyak yang tahu kalau masyarakat miskin di Indonesia harus membayar harga lebih mahal ketika membeli produk sehari-hari. Mereka hanya mampu membeli kemasan yang lebih kecil karena harganya lebih murah padahal harga per mililiternya jadi lebih mahal.

Dilansir dari Instagram bigalphaid, poverty penalty adalah sebuah kondisi di mana masyarakat miskin yang kesulitan secara keuangan. Mereka membayar lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu untuk sandang, pangan dan papan.

Contohnya, pedagang kaki lima atau warung-warung di pinggir jalan harus membayar “biaya keamanan” kepada preman setempat supaya bisa berjualan. Contoh lainnya, pelaku usaha kecil meminjam uang kepada bank rentan menjadi lebih miskin setelah gagal bayar pinjaman karena usahanya mandek.

Istilah poverty penalty dipopulerkan oleh C.K. Prahalad dalam bukunya The Fortune at The Bottom of The Pyramid (2007). Ia menganggap bahwa dengan bantuan pemerintah dan korporasi, masyarakat miskin bisa lebih aktif dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masyarakat miskin masih dihukum lagi dengan ketidakmampuannya melakukan mobilitas vertikal karena rendahnya akses ke pendidikan dan kesehatan. Hal ini pun mengakibatkan kemiskinannya diturunkan dari generasi ke generasi atau biasa dikenal dengan inherited poverty.

Untuk mengukur seberapa besar kemiskinan tersebut diturunkan, bisa dilihat dari angka intergenerational earnings elasticity (IGE). IGE merupakan salah satu metrik untuk mengukur seberapa besar dependensi kemampuan ekonomi generasi anak kepada generasi orang tua.

Angka IGE Indonesia adalah 0,47 yang artinya 47% dari kondisi ekonomi orang tua (baik ataupun buruk) diturunkan ke anak-anak mereka. Sebagai pembanding, angka IGE Singapura adalah 0,2 dan pemerintah Indonesia sudah memiliki beberapa program untuk menanggulangi kondisi ini, seperti:

· Pemberian akses kredit mikro dan layanan perbankan

· Subsidi biaya kesehatan dan jaminan tenaga kerja melalui BPJS

· Pendidikan dasar gratis

Namun di lapangan, sering kita temui praktik-praktik yang sudah terjadi masih terdapat banyak kekurangan dan penyelewengan. Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan informasi keuangan seluas-luasnya sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan.