KBRN, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) membutuhkan anggaran Rp6 triliun untuk implementasi Sensus Ekonomi 2026. Dana tersebut mencakup mulai tahapan persiapan hingga menyelesaikan pengolahan data.

Demikian disampaikan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis (13/6/2024). “Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya, setelah itu (proses) lanjutan dan pengolahan data," katanya.

"(Dana) itu sampai dengan 2028, jadi total butuh sekitar Rp6 triliun,” kata Amalia. Ia mengatakan program tersebut pula yang membuat pihaknya mengajukan anggaran tambahan dari sebelumnya Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025.

Hal ini di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun, kepada Komisi XI DPR RI. Menurutnya, lantaran Sensus Ekonomi 10 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada 2026 maka pihaknya perlu melakukan berbagai persiapan sejak 2025.

Mengingat metode yang digunakan dalam pengambilan data bukan sampling. Melainkan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional.

“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” ujar Amalia. Terkait lamanya waktu sensus, ia menyebut keberadaan teknologi dan digitalisasi tidak serta merta mengurangi durasi pelaksanaan sensus.

Sebab, paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu. Pihaknya pun mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) dalam proses sensus tersebut.

“Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya. Ini untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih,” ujarnya.

Amalia menjelaskan, tingginya biaya yang dibutuhkan pihaknya tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik. Di mana hal itu telah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025.

Ia menyampaikan, berbagai survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS). Selanjutnya, Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).

“Ini kira-kira untuk program inisiatif baru BPS untuk 2025 yang tidak pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di 2025,” ujarnya.