Rupiah Makin Tak Bertenaga, Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp17.884 per Dolar AS

RRI.CO.ID, Jakarta – Nilai tukar rupiah masih tertekan oleh mata uang dolar AS, sehingga melemah dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,21 persen atau 37 poin ke posisi Rp17.884 per dolar AS.

Konflik AS-Iran dan Houthi-Arab Saudi masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan mata uang dolar AS. Disamping ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan bank sentral AS.

“Pernyataan Presiden Trump bersedia bertemu Presiden Iran memunculkan harapan akan meredanya ketegangan di Timur Tengah,” kata Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, Selasa, 22 September 2026. Selain itu, harga minyak mulai turun setelah Trump menyatakan mau membuka kembali negosiasi dengan Iran.

Sementara itu, Arab Saudi hanya mendapatkan dukungan dari Inggris untuk menghadapi kelompok Houthi di Yaman. Sekutu dekat Saudi, Amerika Serikat malah menolak membantu Saudi.

Pelaku pasar juga akan mencermati rencana pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping akhir pekan ini. Kedua pemimpiin itu akan membahas isu perdagangan dan kondisi geopolitik.

Tiongkok merupakan importir minyak terbesar di dunia. Sehingga prospek ekonomi dan perdagangannya menjadi faktor penting, termasuk permintaan minyak mentah nya.

Dari sisi ekonomi, pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga lanjutan the Fed. “Pasar memperhitungkan kemungkonan akan adanya kenaikan suku bunga satu kali lagi di bulan Oktober mendatang,” ucap Ibrahim. Kebijakan moneter the Fed yang makin ketat menjadi pendorong penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi AS.

Di dalam negeri, pelaku pasar menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) hari Rabu siang, 23 September 2026. BI dalam pernyataan tertulisnya telah menegaskan akan tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ibrahim mencermati perdebatan di kalangan pembuat kebijakan mengenai mengenai revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Perdebatan seputar revisi UU itu mengarah pada kemungkikan defisit anggaran yang lebih lebar karena besarnya anggaran program sosial pemerintah.

“Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pembahasan mengenai batas atas defisit 3 persen harus dilaksanakan secara konstruktif . Pengelolaan APBN juga akan melaksanakan batas rasio utang 60 persen dari PDB,” ujar Ibrahim menutup analisisnya.