Menkeu Purbaya Pantau Pelaksanaan Program MBG hingga KDMP di Jawa Tengah

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meninjau pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Program prioritas pemerintah yang menjadi perhatian Menkeu adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat.

“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,”kata Menkeu Purbaya di Semarang, Jumat, 3 Juli 2026. Namun ia menilai beberapa indikator ekonomi masih perlu diperkuat.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen, yang mencerminkan ketahanan ekonomi daerah. Pertumbuhan itu ditopang sektor industri, perdagangan dan program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.

Menkeu Purbaya mencermati upaya jajaran Kementerian Keuangan dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah. Untuk program MBG di Jawa Tengah, hingga pertengahan tahun 2026, telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat.

Pelaksanaan Program MBG dilakukan oleh 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal. Program ini menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Kantor Kemenkeu di Jateng juga memberikan pendampingan pada sejumlah SPPG. Diantaranya SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, SPPG Tengaran Bener Semarang.

“Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, akuntabel dan tepat sasaran. Sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara dini untuk segera dicarikan solusinya,” ujar Menkeu Purbaya.

Untuk program KDMP, sudah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan, dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi. “Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif,” ucap Purbaya.

Sementara itu, untuk Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah sudah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah. Sekolah-sekolah tersebut melayani 110 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 2.080 orang.

Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Menkeu mengapresiasi jajaran Kemenkeu di daerah yang telah mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel . Sehingga dapat terus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional,” kata Menkeu berpesan.