RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah berharap Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global.

Said Abdullah menyarankan otoritas moneter mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebesar 50 hingga 75 basis poin. Ia menilai kebijakan tersebut dapat membantu menahan gejolak nilai tukar rupiah.

“Dan saya sungguh berharap Bank Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa, suku bunga kita sendiri bisa naik di 50 atau 75 basis point untuk menahan gejolak rupiah kita. Itu pasti Bapak Presiden juga akan memberikan respon waktu itu,” kata MH Said saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Sidang Paripurna DPR RI. Presiden Prabowo akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Said menilai kehadiran Presiden dalam sidang tersebut memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pemerintah akan memberikan penjelasan terkait likuiditas, stabilitas, kesehatan, dan kesinambungan fiskal APBN 2026.

Said mengatakan pemerintah juga akan menjelaskan kondisi ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik dan global saat ini. Ia menilai penjelasan tersebut penting untuk menjawab kekhawatiran pelaku pasar terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.

Menurut Said, kesinambungan fiskal tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi 2027. DPR juga menantikan arahan Presiden terkait pengelolaan fiskal ke depan.

“Tradisi baru atau bukan tradisi baru, tapi nampaknya ini presiden hadir langsung pidato di paripurna tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu punya makna yang dalam, yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal,” ujar MH Said.

Said sebagian pelaku pasar sempat mengkhawatirkan kondisi fiskal pemerintah pada awal 2026. Ia menyebut defisit APBN pada kuartal pertama berada sedikit di atas tiga persen.

Menurut Said, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah mempercepat realisasi belanja pada awal tahun. Namun, ia meminta publik tidak berlebihan menanggapi perkembangan tersebut.

Said menilai pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk menjaga pengelolaan fiskal tetap terkendali. Ia memperkirakan defisit APBN 2026 berada pada kisaran 2,55 hingga 2,6 persen.

“Pengamat dan pelaku, para investor, semuanya melihat ada kekhawatiran tentang pengelolaan fiskal kita. Padahal defisitnya 3 persen plus lebih sedikit, itu baru kuartal 1, karena memang pemerintah melakukan best effort terhadap belanja di kuartal 1,” ucap MH Said.